<![CDATA[Abstract. Along with the development era, and the era of globalization-paced modern time this leads to relations between countries are increasingly complex, the relationship with other countries resulted in many social and cultural changes, one of which is marriage with foreign nationals (foreigners) are referred to as mixed marriages. With the presence of a mixed marriage in Indonesia, affect the ownership of property rights in a marriage, it is caused by a mixture of joint property. Mastery of the rights belong to the most often happens is that the property rights to land. Article 21 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian set that only Indonesian citizens may have rights of ownership over the land. But the fact that the Indonesian citizens who perform mixed marriages get into trouble to have property rights over the land. This study aims to determine the protection of the law against Indonesian citizens who perform mixed marriages when will be buying land with the status of property rights and how the procedures of Indonesian citizens has the right to belong to the land of the terms of Marriage Act Jo. The Basic Agrarian Law. The method used in this research is a normative juridical approach with the specification of analytical descriptive research, data collection techniques with the research literature with the use of secondary data sources, as well as using methods of qualitative data analysis. Based on the results of the research, it was found preventive legal protection given by the government that is with in putuskannya decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, and for Indonesian citizens who will be buying land with the status of property rights then required to perform the marriage covenant. Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman, dan era globalisasi yang serba modern saat ini menyebabkan hubungan antar negara semakin kompleks, hubungan dengan negara lain tersebut mengakibatkan banyak perubahan sosial dan budaya, salah satunya adalah perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang disebut sebagai perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, berpengaruh terhadap kepemilikan hak milik dalam perkawinan, hal tersebut disebabkan karena adanya percampuran harta bersama. Penguasaan hak milik yang paling sering terjadi adalah hak milik atas tanah. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun faktanya WNI yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kesulitan untuk memiliki hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran ketika akan membeli tanah dengan status hak milik dan bagaimana tatacara WNI tersebut mempunyai hak milik tanah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan di putuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan bagi WNI yang akan membeli tanah dengan status hak milik maka diharuskan melakukan perjanjian perkawinan.]]>
