Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Terbangun: Studi Kasus: Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali Faza Fahira Sani; Yulia Asyiawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.876 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3469

Abstract

Abstract. The phenomenon that occurs in Banyudono District is the construction of toll exits that have an influence on the development of activities and built-up areas. This encourages the rate of conversion of agricultural land in Banyudono District and affects regional food security. The purpose of identifying the impact of rice field conversion due to the development of built-up areas in Banyudono District, Boyolali Regency. The method carried out in this study uses a quantitative approach with several analyzes including analysis of the tendency to change the function of paddy fields, and impact analysis. From the results of the analysis, it was found that the trend of development of built-up areas and the proximity of rice fields to roads triggered the conversion of rice fields in Banyudono District, as well as having an impact on socioeconomics and reducing regional food security. Abstrak. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Banyudono terdapat pembangunan exit tol yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan kegiatan dan kawasan terbangun. Hal ini mendorong laju konversi lahan pertanian di Kecamatan Banyudono serta berpengaruh pada ketahanan pangan wilayah. Tujuan teridentifikasinya dampak alih fungsi lahan sawah akibat perkembangan kawasan terbangun di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Metode yang dilakukan pada kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa analisis di antaranya analisis kecenderungan alih fungsi lahan sawah, dan analisis dampak. Dari hasil analisis didapat bahwa kecenderungan perkembangan kawasan terbangun dan kedekatan lahan sawah dengan jalan memicu alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Banyudono, serta berdampak terhadap sosial ekonomi dan penurunan ketahanan pangan wilayah.
Identifikasi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sanua Dheanissa Trifatika; Yulia Asyiawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.321 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3501

Abstract

Abstract. Sanua Village is a village that is indicated as high slum based on the Kendari Mayor's Decree No. 767/2014 concerning Determination of the Location of Slum Housing and Slum Settlement in Kendari City, with an area of ​​21 Ha. The problem identified in this area is that the sanitation conditions of the residential environment are not managed properly, so that it has an impact on the quality of the river in Sanua Village. This results in a reduction in the aesthetics of the area which affects the aesthetics and image of Kendari City. Based on this condition, it is necessary to conduct an identification study of area management in order to create a beautiful, comfortable, and worthy area to become a dwelling. The purpose of this study is to identify the management of residential areas in Sanua Village, using descriptive analysis method. From the results of the study conducted, that the condition of the existing house buildings only 45.47% that meet the standard of decent housing. Fulfillment of clean water, 68% of people use water sources from mountain springs, river conditions are not adequate, because 45.53% of people dispose of liquid waste and solid waste directly into the river. This happens because in the management of this area, the community does not understand the importance of area management. From this study it can be concluded that (1) in general, the condition of community housing does not meet the standard of decent housing; (2) generally the community disposes of liquid waste and solid waste directly into the river, thus having an impact on the condition of the river; (3) the community is less concerned and does not understand in the management of the area's environment. Some things that can be recommended include; (1) rejuvenating residential areas; (2) conduct socialization on the management of settlement sanitation; (3) invite the community to take part in the management of settlement sanitation through increasing public knowledge of healthy residential areas. Abstrak. Kelurahan Sanua merupakan Kelurahan yang terindikasi kumuh tinggi berdasarkan SK Walikota Kendari No. 767/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Kendari, dengan luas 21 Ha. Permasalahan yang teridentifikasi pada kawasan ini adalah kondisi sanitasi lingkungan permukiman tidak terkelola dengan baik, sehingga memberikan dampak terhadap kualitas sungai di Kelurahan Sanua. Hal ini mengakibatkan berkurangnya estetika kawasan yang berpengaruh terhadap estetika dan image Kota Kendari. Berdasarkan kondisi ini, perlu dilakukan studi indentifikasi pengelolaan kawasan agar dapat mewujudkan kawasan yang indah, nyaman, dan layak menjadi suatu hunian. Tujuan dari studi ini adalah teridentifikasinya pengelolaan kawasan permukiman di Kelurahan Sanua, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil kajian yang dilakukan, bahwa kondisi bangunan rumah yang ada hanya 45,47% yang memenuhi standar hunian layak. Pemenuhan akan air bersih, 68% masyarakat menggunakan sumber air dari mata air pegunungan, kondisi sungai sudah tidak memadai, karena 45,53% masyarakat membuang limbah cair dan limbah padat langsung ke sungai. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan kawasan ini, masyarakat belum memahami akan pentingnya pengelolaan kawasan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa (1) pada umumnya kondisi hunian masyarakat belum memenuhi standar hunian layak; (2) umumnya masyarakat membuang limbah cair dan limbah padat langsung ke sungai, sehingga memberikan dampak terhadap kondisi sungai; (3) masyarakat kurang peduli dan kurang memahami dalam pengelolaan lingkungan kawasan. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain; (1) melakukan peremajaan kawasan permukiman; (2) melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sanitasi permukiman; (3) mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan sanitasi permukiman melalui peningkatan pengetahuan masyarakat akan kawasan permukiman sehat.
Kajian Biaya Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Kota Bandung Rysha Rahmawati; Tonny Judiantono; Yulia Asyiawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7883

Abstract

Abstract. In 2015, Summarecon Bandung for the first time launched a property product by successfully selling the Btari Cluster residence. The presence of Summarecon Bandung is in line with the concept of "Bandung Teknopolis" which is the vision of the Bandung City Government to realize a modern and integrated city. The development of Summarecon Bandung will certainly result in an increase in the need for public goods and services in the area around Summarecon Bandung, which is the responsibility of the Regional Government. The emergence of these needs can later affect the finances of the Regional Government, especially in the fulfillment of public goods and services. The purpose of this study is to identify the predicted impact of Local Government financing in the construction of the Btari Cluster residence using special procedures and the Service Standard analysis method, which is a calculation based on existing standards. From the results of the study, it was found that the financing incurred by the Local Government amounted to Rp.14.689.576.392 within a period of 20 years, to fulfill the needs of public goods and services. Meanwhile, the revenue that will be received by the Local Government for the construction of the Btari Cluster residence is Rp.526,198,820,000 within a period of 20 years sourced from licensing, taxation, and local retribution. Based on the analysis, it can be concluded that the development of the Btari Cluster does not burden Local Government financing. The Regional Government of the City of Bandung should increase local revenue by establishing rules relating to tax and levy collection as a source of local revenue through intensification. Abstrak. Pada tahun 2015, Summarecon Bandung untuk pertama kalinya meluncurkan produk properti dengan berhasil menjual hunian Klaster Btari. Hadirnya Summarecon Bandung sejalan dengan adanya konsep “Bandung Teknopolis” yang merupakan visi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan kota modern dan terintegrasi. Pembangunan Summarecon Bandung tentunya akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan barang dan jasa umum pada kawasan sekitar Summarecon Bandung tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Timbulnya kebutuhan tersebut nantinya dapat mempengaruhi terhadap keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada pemenuhan barang dan jasa umum. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi prediksi dampak pembiayaan Pemerintah Daerah dalam pembangunan hunian Klaster Btari dengan menggunakan prosedur khusus dan metode analisis Service Standard yakni perhitungan berdasarkan standar yang ada. Dari hasil studi diperoleh bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.14.689.576.392 dalam kurun waktu 20 tahun, untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa umum. Sedangkan pendapatan yang akan diterima Pemerintah Daerah untuk pembangunan hunian Klaster Btari sebesar Rp.526.198.820.000 dalam kurun waktu 20 tahun yang bersumber dari perizinan, perpajakan, dan retribusi daerah. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pembangunan Klaster Btari tidak membebani pembiayaan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Bandung baiknya meningkatkan pendapatan daerah dengan cara menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi.
Kajian Biaya Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Kota Bandung Ahmad Kinan Trigustara; Tonny Judiantono; Yulia Asyiawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8058

Abstract

Abstract. The construction of Summarecon Mall Bandung will increase the demand for existing public goods and services, based on those construction and activities, costs will arise in an effort to covering the needs for goods and services which are potentionally disrupt the Regional Government's finances, by those case a study is needed regarding the costs of the development impact which is expected to provide an overview of the costs borne by the Regional Government to provide the required public goods and services. The purpose of this study is to identify the financial burden borne by the Regional Government for provide general goods and services with special procedures and Case Study analysis methods that calculate needs directly based on data in the field. The conclusion from this study is that the construction of Summarecon Mall does not burden the Regional Government's financing. To increase these results, the regional government should increase regional income by establishing rules regarding tax collection. Abstrak. Pembangunan Summarecon Mall Bandung akan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa umum yang telah ada, berdasarkan hal tersebut akan muncul biaya dalam usaha memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dikhawatirkan akan menganggu keuangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan sebuah kajian mengenai biaya dampak pembangunan yang nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan barang dan jasa umum yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi beban pembiayaan yang ditanggung Pemerintah Daerah atas penyediaan barang dan jasa umum dengan prosedur khusus dan metode analisis Case Study yang menghitung kebutuhan secara langsung berdasarkan data di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan Summarecon Mall tidak membebani pembiayaan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan hasil tersebut baiknya pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menetapkan aturan terkait pemungutan pajak.
Kajian Biaya Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Kota Bandung Adinda Riska Rachmawati; Tonny Judiantono; Yulia Asyiawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8910

Abstract

Abstract. Summarecon Bandung is part of "Bandung Teknopolis," which is the vision of the Regional Government of Bandung City to realize a modern and integrated city. The development of Summarecon Bandung will result in an increase in the need for general goods and services, which are the responsibility of the Regional Government and affect its finances. The purpose of this study is to identify the expenditure and revenue of the Regional Government as a result of the construction of SDI Al-Azhar 62 Summarecon and as a form of Regional Government responsibility in meeting community needs. In the analysis, the procedure used is a special procedure with the Case Study analysis method. From the results of the study for a period of 20 years, Regional Government spending amounted to Rp. 12,409,550,895, namely to fulfill the need for general goods and services. Meanwhile, regional government revenues amounted to Rp. 5,326,309,130, sourced from licensing, taxation, and regional levies. Based on the analysis, it can be concluded that the construction of SDI Al-Azhar 62 Summarecon can potentially burden local government funding. Abstrak. Summarecon Bandung sebagai bagian dari "Bandung Teknopolis" yang merupakan visi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan kota modern dan terintegrasi. Dengan adanya pembangunan Summarecon Bandung akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan barang dan jasa umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan mempengaruhi keuangannya. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi pengeluaran dan penerimaan Pemerintah Daerah akibat adanya pembangunan SDI Al-Azhar 62 Summarecon dan sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam analisis, Prosedur yang digunakan yaitu prosedur khusus dengan metode analisis Case Study, Dari hasil studi untuk kurun waktu 20 tahun, pengeluaran Pemerintah Daerah sebesar Rp12.409.550.895 yaitu untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa umum. Sedangkan penerimaan Pemerintah daerah sebesar Rp.5.326.309.130 yang bersumber dari perizinan, perpajakan, dan retribusi daerah. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pembangunan SDI Al-Azhar 62 Summarecon dapat berpotensi membebani pembiayaan pemerintah daerah.