Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP KORBAN PENCABULAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVII/2019 Jidny Izham Al Fasha; Moch. Daffa Syahrizal
Paulus Law Journal Vol 4 No 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i1.478

Abstract

Because the realization of the functions and tasks of the Indonesian Child Protection Commission is aimed at child victims of sexual abuse crimes throughout Indonesia, efforts to optimize the functions and tasks are very necessary so that the limited reach does not interfere with its realization. This research is intended to provide an overview of the realization and optimization of the functions and tasks of the Indonesian Child Protection Commission. The research method used in this paper is a normative juridical approach and an analytical method using a qualitative juridical approach. Based on the results of the research, the Indonesian Child Protection Commission realizes its functions and tasks by prioritizing its suitability for a child molestation case as an ordinary offense that needs to be processed properly under the supervision of the Indonesian Child Protection Commission, which is oriented towards the protection of child victims. Regarding optimization, the Indonesian Child Protection Commission needs to collaborate with Non-Governmental Organizations as part of civil society and also synergize with the Regional Government considering that the Constitutional Court has rejected the application for a judicial review of the child protection law regarding the Regional Child Protection Commission
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Jidny Izham Al Fasha; Erika Magdalena Chandra; Rully Herdita Ramadhani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.324

Abstract

ABSTRAKRentannya kepunahan satwa jenis burung dilindungi yang ada di Indonesia, disebabkan oleh maraknya praktek perniagaan ilegal di pasar burung tradisional. Banyaknya masyarakat yang menjadi peminat dari satwa jenis burung dilindungi ini merupakan salah satu penyebab maraknya praktek perniagaan ilegal tersebut. Hal ini berdampak pada terancamnya populasi satwa jenis burung dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif implementasi penegakan hukum serta dampak dari penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Untuk menjawab permasalahan yang di angkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurang efektifnya penegakan hukum ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor sarana dan fasilitas ini menjadi pengaruh besar dalam berjalannya penegakan hukum ini. Kemudian, penerapan diskresi oleh Lembaga Kepolisian menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum.Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana perniagaan ilegal; burung dilindungi.ABSTRACTThe vulnerability to extinction of protected bird species in Indonesia is partly due to the continued prevalence of illegal trading practices in traditional bird markets. The large number of people who are interested in this protected bird species is one of the reasons for the rise of this illegal trade practice. This has an impact on endangered populations of protected bird species. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of law enforcement is and the impact of implementing discretionary efforts by the Police Agency in tackling illegal trade in protected bird species. To answer the problems raised, this study uses a sociological juridical research method. The results of the study show that the ineffectiveness of law enforcement is caused by several factors, namely: the legal factor itself, the law enforcement factor, the infrastructure and facilities factor, the community factor, and the cultural factor. The facilities and facilities factor is a big influence in the implementation of this law enforcement. Then, the application of discretion by the Police Agency led to differences in the settlement of cases of illegal trade in protected bird species which gave rise to a legal article.Keywords: law enforcement, illegal commercial crime, protected bird.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Jidny Izham Al Fasha; Erika Magdalena Chandra; Rully Herdita Ramadhani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.324

Abstract

ABSTRAKRentannya kepunahan satwa jenis burung dilindungi yang ada di Indonesia, disebabkan oleh maraknya praktek perniagaan ilegal di pasar burung tradisional. Banyaknya masyarakat yang menjadi peminat dari satwa jenis burung dilindungi ini merupakan salah satu penyebab maraknya praktek perniagaan ilegal tersebut. Hal ini berdampak pada terancamnya populasi satwa jenis burung dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif implementasi penegakan hukum serta dampak dari penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Untuk menjawab permasalahan yang di angkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurang efektifnya penegakan hukum ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor sarana dan fasilitas ini menjadi pengaruh besar dalam berjalannya penegakan hukum ini. Kemudian, penerapan diskresi oleh Lembaga Kepolisian menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum.Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana perniagaan ilegal; burung dilindungi.ABSTRACTThe vulnerability to extinction of protected bird species in Indonesia is partly due to the continued prevalence of illegal trading practices in traditional bird markets. The large number of people who are interested in this protected bird species is one of the reasons for the rise of this illegal trade practice. This has an impact on endangered populations of protected bird species. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of law enforcement is and the impact of implementing discretionary efforts by the Police Agency in tackling illegal trade in protected bird species. To answer the problems raised, this study uses a sociological juridical research method. The results of the study show that the ineffectiveness of law enforcement is caused by several factors, namely: the legal factor itself, the law enforcement factor, the infrastructure and facilities factor, the community factor, and the cultural factor. The facilities and facilities factor is a big influence in the implementation of this law enforcement. Then, the application of discretion by the Police Agency led to differences in the settlement of cases of illegal trade in protected bird species which gave rise to a legal article.Keywords: law enforcement, illegal commercial crime, protected bird.