Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Sapientia Et Virtus
Alviano Boyko Wijaya
Universitas Katolik Darma Cendika
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus SHM/1045 Lontar) Alviano Boyko Wijaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.168 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v5i2.323-332

Abstract

This paper discusses the issue concerning of legal certainty over the transfer of disputed land rights in relation to the principle of good faith. The research usud is doctrinal legal research. The results of this study can be concluded that the legal certainty of land rights can be proven by a certificate as strong evidence as stipulated Article 19 Paragraph (2) C UUPA Jo. Article 32 paragraph (2) PP 24/1997. The transfer of land rights carried out by the holder of SHM/1045 Lontar with the recipient of the release of land rights is in accordance with the principle of goof faith as stipulated in article 1338 paragraph (3) Jo. SEMA 4/2016 eventhough the are claims form the other parties, the transfer of land rights is not null and void as stipulated in article 1320 BW Jo. 1337 BW.Key words: Legal Certainty, Transfer of Rights, Land Dispute, SHM/1045 Lontar
Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Saat PSBB Di Tengah Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19 Alviano Boyko Wijaya; Grace Dea Cahya; Gregorius Hari Saputra
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 2 (2021): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i2.336

Abstract

Atas dasar Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk meminimalisir/memutus rantai penularan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia. Selain berdampak positif, kebijakan ini juga berdampak negatif karena menyasar bidang perekonomian. Permasalahan perekonomian dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari menengah kebawah hingga menengah keatas. PSBB yang terdiri atas peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, menghasilkan efek domino. Efek ini berwujud pada perusahan yang meliburkan sebagian karyawannya atau ditutup sementara. Akibatnya perushaan pailit dan harus memutus hubunga kerja dengan para pegawainya. Guna menangani permasalah tersebut, Pemerintah mensubsidi anggaran sebesar Rp. 110 Triliun untuk membantu kelangsungan hidup para masyarakat Indonesia (termasuk para pegawai tersebut). Adapun, itu berwujud Program Keluarga Harapan, Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Co-Authors Grace Dea Cahya Gregorius Hari Saputra