<![CDATA[Penurunan stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Stunting penting untuk segera diatasi karena dampaknya bersifat multisektoral. Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan penanggulangan masalah stunting yang melibatkan 23 Kementerian/lembaga. Termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui alokasi dana desa. Dana transfer desa didorong menjadi salah satu potensi dalam Program Penurunan Stunting. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Buku Saku Desa (2018) dalam Penanganan Stunting yang memuat potensi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dialokasikan dalam APBDes dan dibiayai dengan Dana Desa sebagai upaya penanganan stunting. Gununglurah menjadi desa dengan kasus stunting yang sangat tinggi di tahun 2019, yakni mencapai 200 kasus atau 32,52 persen (Desa dengan jumlah stunting terbesar di Kab. Banyumas tahun 2019). Padahal, desa Gununglurah merupakan salah satu lokus prioritas penurunan stunting semenjak tahun 2018. Masih tingginya kasus stunting di Desa Gununglurah menunjukkan gejala belum optimalnya Implementasi Program Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek kepatuhan dan aspek faktual. Selanjutnya, aspek-aspek yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan upaya analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes Namun, dari aspek Faktual, pemerintah desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal. Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Stunting]]>
