<![CDATA[Abstrak Netralitas PNS dalam kegiatan politik diatur dalam sejumlah regulasi. Pada satu sisi, PNS sebagai warga negara memiliki hak asasi manusia yang berupa hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, namun di sisi lain, sebagai aparatur negara, PNS tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan netralitas PNS tersebut melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena aturan tersebut dimaksudkan agar seorang PNS dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara. Aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil memiliki hubungan dinas publik dengan pemerintah. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan mematuhi aturan yang ada. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Netralitas, Pegawai Negeri Sipil Abstract The neutrality of civil servants in political activities is regulated in a number of regulations. On the one hand, civil servants as citizens have human rights in the form of the right to freedom of association, assembly and expression, but on the other hand, as state officials, civil servants cannot fully exercise these rights. The aim of this research is to find out whether the neutrality regulations for civil servants violate human rights which are guaranteed by the 1945 Constitution. This research is normative legal research which uses secondary data as the main data. The data obtained was analyzed by describing positive law, systemizing positive law, analyzing positive law, interpreting positive law, and assessing positive law. The results of this research show that the existence of neutrality regulations is not a violation of human rights, because these regulations are intended so that a civil servant can focus on the government tasks that have been assigned so that they can provide fair services without being influenced by political considerations and prevent unfair interference. in voting. This rule is a legal consequence for a civil servant having a public service relationship with the government. When someone decides to become a civil servant, they must be ready to follow and comply with existing rules. Keywords: Human Rights, Neutrality, Civil Servants]]>
