Putu Chandra Kinandana Kayuan
Universitas Ngurah Rai

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BLAMING THE VICTIM PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putu Chandra Kinandana Kayuan; I Putu Andika Pratama
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.685

Abstract

Fenomena blaming the victim pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dengan hadirnya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual dan korban tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (blaming the victim) oleh pihak-pihak tertentu.
Kekosongan Norma Pengaturan Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia. Putu Eka Trisna Dewi; Putu Chandra Kinandana Kayuan; Dedy Suryana; Ni Made Rai Sukardi; Padi Razaz
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 3 No. 2 (2026): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/ijipl.v3i2.1857

Abstract

This study aims to examine the normative gap in the regulation of Intellectual Property (IP) valuation as an asset within the Indonesian legal system. As an intangible asset, Intellectual Property possesses significant economic value and has increasingly been recognized as an asset that can be utilized in business activities and financing schemes, including as collateral. However, Indonesia currently lacks comprehensive legal provisions governing the standards, methods, and mechanisms for the valuation of Intellectual Property. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the existing legal framework does not provide adequate legal certainty regarding the valuation process of Intellectual Property, particularly concerning valuation standards and the institutions authorized to conduct such valuations. This condition creates various obstacles to the utilization of Intellectual Property as an economic asset, especially in legal relationships involving creditors and debtors. Therefore, this study recommends the establishment of a clearer, more integrated, and comprehensive regulatory framework on Intellectual Property valuation to ensure legal certainty and support the optimal utilization of Intellectual Property as a valuable economic asset.