Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Burhanuddin Burhanuddin
Universitas Andi Djemma
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU Riska Firdaus; Burhanuddin Burhanuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1621

Abstract

Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah meyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dan krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dengan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program Bantuan Sosial di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga indikator evaluasi dari William Dunn yaitu Efisiensi, Kecukupan dan Perataan. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator efisiensi bahwa pemerintah desa masih belum mampu memberdayakan masyarakat dengan baik dengan adanya bansos, bahkan kebijakan bansos ini justru menjadi acuan masyarakat untuk bergantung pada bansos jika dianalisa dari respon masyarakat yang menerima bansos, sehingga masyarakat yang menerima bansos terus-terus mengharapkan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga hal tersebut tidak bisa menjadikan masyarakat diberdayakan oleh kebijakan bansos tersebut. Indikator kecukupan penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan bansos ini pemerintah sudah menyalurkannya dengan nominal tertentu atau takaran tertentu namun hal terssbut masih sulit untuk mencukupi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin di Desa Cimpu sehingga penulis menganalisa bahwa kebijakan bansos ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan hanya mampu menutupi sebagian saja kebutuhan masyarakat. Indikator perataan penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa Cimpu masih belum cukup berperilaku adil dalam menyalurkan bansos dan masih nepotisme dalam memilih masyarakatnya dan masih menghubung-hubungkan dengan pilkades sehingga masih ada beberapa masyarakat yang masih merasa berhak untuk menerima bansos dari pemerintah namun masih mementingkan orang-orang terdekatnya dari pemerintah desa Cimpu.
PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI (Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar) Muh Firdaus Rasyid; Muhammad Zuhud Al-Khaer Zahir; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.
Co-Authors Muh Firdaus Rasyid Riska Firdaus Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer