Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KONSELING KELOMPOK COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY DENGAN TEKNIK COGNITIVE RESTRUCTURING DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA Zulkifli A; Ahmad Fauzi; Mulkiyan Mulkiyan
Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani Vol 8 No 2 (2022): Journal Mimbar
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/mimbar.v8i2.1028

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi kenakalan remaja serta memperkenalkan dan menjelaskan tentang konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik cognitive restructuring dalam mengatasi kenakalan remaja. Adapun sasaran penelitian ini adalah lembaga pendidikan, konselor, guru, orang tua untuk memberikan pembinaan dan konseling agar dapat mengubah keyakinan-keyakinan yang irrasional menjadi rasional, mengurangi pikiran-pikiran negatif dan mengubah proses berpikir difungsional. Secara ringkas tulisan ini dapat dipahami tentang penerapan konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik cognitive restructuring, tahapan proses dan tujuan dalam mengatasi kenakalan remaja, yang terdiri dari, pertama: pembentukan kelompok, kedua: pembukaan, ketiga: penjelasan masalah, Keempat: penggalian latar belakang masalah, kelima: penyelesaian masalah, keenam: penutup. Dengan adanya tulisan ini diharapkan konselor, guru, orang tua serta masyarakat dapat mendampingi anak agar tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang baik secara moral dan agama. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research).
PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN Titik Wardiyah Amini; Ahmad Fauzi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 25 No 1 (2023): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v25i1.531

Abstract

Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya, menandakan terdapat peran kekuasaan yang absolut dalam birokrasi aparat kepolisisan. Max Weber menyebutnya dengan Otoritas Legal Rasional, dimana seorang pejabat dihormati dan ditaati karena peran kekuasaanya dalam birokrasi tersebut. Tujuan penilitian ini adalah mengkaji dan menganalisis teori otoritas Max Weber dalam Otoritas kepemimpinan Irjen Ferdy sambo mantan Kadiv Propam Polri. Otoritas apa saja yang dimiliki oleh ferdy sambo sehingga perintah yang melanggar kode etik dipatuhi oleh ajudannya serta anggota propam polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati segala bentuk perkembangan berita Irjen Ferdy Sambo yang ada di media massa baik pada web, televisi, youtube, berita koran, atau sumber berita media massa yang lain seperti Instagram. Hasil penelitian yang diperoleh Irjen Ferdy sambo memiliki otoritas legal rasional dan otoritas tradisional, namun ferdy sambo tidak memiliki otoritas kharismatik. Pengaruh otoritas legal rasional yang berasal dari jabatannya didalam polri sebagai kadiv propam dan otoritas tradisional yang ia dapatkan dari ayahnya membuat ferdy sambo cukup disegani oleh internal polri. Ferdy sambo menyalahgunakan jabatannya untuk melancarkan tidakan kriminalnya
KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Eryna Syahadatina Badar; Ahmad Fauzi; Ahya Jazuli
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.20465

Abstract

AbstractThe rise of various data leakage problems that occurred, made the Indonesian government officially stipulate the existence of a Personal Data Protection Law contained in Law No. 27 of 2022. As a Muslim-majority country, of course, we need to look at views and legal concepts from an Islamic perspective. Thus, this research aims to determine the application of the Personal Data Protection Act in the perspective of positive law and Islamic law. The use of qualitative methods with a normative juridical approach is the research method used. The main focus is on library research in the form of data on applicable laws in Indonesia, articles, books, the Koran, hadith, books and other literary documents that are in line with research. The results of the study show that the Personal Data Protection Act implies the concept of sadd al-dzari'ah in Islamic law as a form of prevention and the government's responsibility, to seek legal guarantees and cover the increasing threat of personal data leakage. This study also found that the PDP Law that was just passed in its implementation still needs to be reviewed in the articles related to the institution that will later supervise and ensure the control and processing of personal data. Key Words: Personal Data Protection, Positive Law, Islamic Law AbstrakMaraknya berbagai permasalahan kebocoran data yang terjadi, membuat pemerintahan Indonesia secara resmi menetapkan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang dimuat pada UU No.27 Tahun 2022. Sebagai negara mayoritas muslim tentunya perlu melihat pandangan serta konsep hukum dari kacamata islam. Dengan demikian adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam prespspektif hukum positif serta hukum islam. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menjadi metode penelitian yang digunakan. Fokus utamanya pada studi kepustakaan berupa data perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, artikel, buku, al-qur’an, hadis, kitab-kitab serta dokumen literatur lainnya yang selaras dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Pelindungan data pribadi mengimplikasikan konsep sadd al-dzari’ah dalam hukum islam sebagai bentuk preventif dan tanggung jawab pemerintah, untuk mengupayakan jaminan hukum dan menutup ancaman kebocoran data pribadi yang semakin meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa Undang-Undang PDP yang baru disahkan dalam penerapannya masih perlu dilakukan pengkajian ulang pada pasal terkait lembaga yang nantinya akan mengawasi serta memastikan pengendalian dan pemrosesan data pribadi. Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Hukum Positif, Hukum Islam
KONSELING KELOMPOK COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY DENGAN TEKNIK COGNITIVE RESTRUCTURING DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA Zulkifli A; Ahmad Fauzi; Mulkiyan Mulkiyan
Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani Vol 8 No 2 (2022): Journal Mimbar
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/mimbar.v8i2.1028

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi kenakalan remaja serta memperkenalkan dan menjelaskan tentang konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik cognitive restructuring dalam mengatasi kenakalan remaja. Adapun sasaran penelitian ini adalah lembaga pendidikan, konselor, guru, orang tua untuk memberikan pembinaan dan konseling agar dapat mengubah keyakinan-keyakinan yang irrasional menjadi rasional, mengurangi pikiran-pikiran negatif dan mengubah proses berpikir difungsional. Secara ringkas tulisan ini dapat dipahami tentang penerapan konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik cognitive restructuring, tahapan proses dan tujuan dalam mengatasi kenakalan remaja, yang terdiri dari, pertama: pembentukan kelompok, kedua: pembukaan, ketiga: penjelasan masalah, Keempat: penggalian latar belakang masalah, kelima: penyelesaian masalah, keenam: penutup. Dengan adanya tulisan ini diharapkan konselor, guru, orang tua serta masyarakat dapat mendampingi anak agar tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang baik secara moral dan agama. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research).
Early Marriage in the Perspective of Islamic Law: The Relevance of Maqasid al-Syari'ah to the Protection of Indonesian Children's Rights Ahmad Fauzi; Ahbib Wildan Sholihi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v10i1.18530

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini di Indonesia melalui perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip Maqasid al-Syari’ah, dengan menekankan relevansinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Topik ini dipilih karena meningkatnya kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan di bawah umur, yang sering kali bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang berupaya melestarikan kehidupan (hifz al-nafs), akal budi (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan menggunakan metode penelitian pustaka kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan sosio-yuridis, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam, hukum nasional, dan penelitian sebelumnya untuk membangun model hukum yang integratif. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan kerugian yang signifikan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kemiskinan antar generasi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum Islam dan praktik sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dengan sistem hukum nasional Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan substantif bagi anak-anak. Harmonisasi tersebut menyediakan kerangka konseptual untuk mengembangkan hukum keluarga yang adaptif dan adil yang berlandaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.
Optimization of Government Policies in Guaranteeing Women's and Children's Rights: An Analysis of Legal Effectiveness Theory and Maqāṣid al-Sharī’ah Azizah Khairiyah; Ahmad Fauzi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 11 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/aft6tc19

Abstract

This study examines the gap between comprehensive regulations for protecting women and children in Indonesia and their limited effectiveness in practice. Although legal frameworks are well established, their implementation remains inconsistent. Previous studies have largely emphasized normative or theological dimensions, resulting in limited integration of legal effectiveness with ethical principles derived from Maqāṣid al-Syarī’ah. This research aims to evaluate government policy implementation by combining Legal Effectiveness Theory with Maqāṣid al-Syarī’ah to assess both regulatory performance and ethical orientation. This research employs a qualitative method and a normative juridical approach, supported by a literature review. Data were collected from legislation, academic works, and relevant prior studies. The analysis applies descriptive, analytical, and comparative techniques to identify discrepancies between legal provisions and their application. The findings reveal that implementation remains suboptimal despite the availability of comprehensive regulations. Weak coordination among institutions is the primary constraint, accompanied by limited resources, inadequate facilities, and low public awareness of legal rights. In addition, persistent patriarchal norms continue to influence policy outcomes and hinder protection efforts. In conclusion, improving policy effectiveness requires an integrative approach that connects legal structure, social conditions, and ethical values. The incorporation of Maqāṣid al-Syarī’ah, particularly in safeguarding life, intellect, lineage, and dignity, strengthens the moral direction of public policy. This study contributes to the development of a more coherent and equitable framework for protecting women and children in Indonesia. Keywords: Legal Effectiveness; Women and Children; Maqāṣid Al-Syarī’ah; Public Policy; Legal Protection