Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENDARA SAMBIL MENGGUNAKAN GAWAI DI KOTA PALANGKA RAYA Rollis; Endas Trisniwati
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.311 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.229

Abstract

Di dalam dunia transportasi darat masih sering dilihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti menggunakan gawai saat berkendara, gawai yang dimaksud di sini adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Penggunaan gawai saat berkendara seperti memainkan gawai, memainkan action camera, dan sebagainya sangat berbahaya baik bagi pengendara itu sendiri ataupun orang lain, karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan saat berkendara. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara sambil menggunakan gawai di kota Palangka Raya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Pengaturan tentang larangan berkendara kendaraan bermotor sambil menggunakan gawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya untuk mengatasi pengurangan orang yang bermain gawai dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan cara 3E, yakni Enginering, Education dan Enforcement. Cara lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap bahayanya menggunakan gawai saat berkendara.
Legal Protection for Persons with Disabilities in Palangka Raya Rollis; Yanatar; Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 10 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v10i2.553

Abstract

The background of this thesis is the implementation of the right to accessibility for public facilities in Palangka Raya City based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This study uses a qualitative approach involving primary and secondary data. Primary data was collected through interviews with relevant parties, such as persons with disabilities and local governments. Secondary data was obtained through document and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the right to accessibility for public facilities in Palangka Raya City still faces several obstacles. One significant obstacle is the lack of public awareness and understanding of the importance of accessibility for persons with disabilities. This has resulted in a lack of attention in the planning and construction of disability-friendly public facilities. In order to improve the implementation of the fulfillment of the right to accessibility in public facilities, several recommendations are proposed. First, the Palangka Raya City government needs to increase public awareness through more intensive educational campaigns. Second, adequate budget allocation must be prioritized for the construction and maintenance of accessibility facilities. Third, clear regulations and strict law enforcement must be consistently applied. Fourth, the active involvement of persons with disabilities in planning and evaluation is a crucial step to ensure better fulfillment of the right to accessibility. With better implementation and support from the government and the community, it is hoped that the fulfillment of the right to accessibility in public facilities in Palangka Raya City will improve, creating an inclusive environment, and providing equal opportunities for persons with disabilities.