Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika FOCUS: Journal of Social Studies
Punta Yoga Astoni
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLDA METRO JAYA DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA Dendy Lintang Prakasa; Punta Yoga Astoni
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7842

Abstract

Kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona dilakukan melalui pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Adapun besarnya ganti kerugian sudah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya diantaranya faktor eksternal berupa keterangan saksi atau korban yang salah, terduga kembar identik, tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifkasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah. Serta faktor internal berupa dinamika kerja yang kompleks, terbatasnnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit dan penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.
Analisa Relasi Nilai Keadilan dengan Pemberian izin usaha tambang (IUP) kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas Keagamaan) Punta Yoga Astoni
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2308

Abstract

The granting of mining business licenses (Izin Usaha Pertambangan / IUP) within Prioritized Special Mining Business License Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas / WIUPK) to religious community organizations (Ormas Keagamaan) intersects with the right to control natural resources, which appears to lean heavily toward specific organizations. The prioritized selection restricted solely to religious organizations themselves indicates that the value of justice seems to not be a consideration in the regulation. This issue is examined using the Normative Legal Research method, which focuses on the study of library materials or secondary sources. The finding is that justice in law cannot be separated from the prevailing legal system in state life, particularly within the Pancasila legal system. At this point, the government in issuing this regulation only looks at the aspect of formal legal certainty and does not consider material legal certainty. Consequently, the government's commitment to realizing justice in the management of natural resources is questioned, which occurs because the government's policy no longer firmly upholds the principles of the Pancasila legal state that is oriented toward a welfare legal state.
Co-Authors Dendy Lintang Prakasa