p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika
Annisa Purwatiningsih
Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TENUN DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi di Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai) Didikardianus Gandur; Annisa Purwatiningsih; Asih Widi Lestari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7438

Abstract

Implementasi pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae merupakan salah satu capaian desa dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui potensi masyarakat yaitu tenun tradisional sebagai upaya melestarikan budaya dan memajukan ekonomi masyarakat. Penelitianin bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Penelitian ini menggunakan deskritif kualitatif. Penentuan informan penelitian adalah Kepala desa Mata Wae, Ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa), dan pengrajin tenun. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui proses triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengembangan industri tenun serta pengoptimalan fasilitas penenun. Berikut beberapa faktor penyebabnya: keharmonisan sosial, tingkat kerjasama antar individu yang tinggi, keterlibatan masyarakat yang kuat, integritas BPD dan aparat Desa, kepatuhan pada gagasan keterbukaan, dan etos kerja yang kuat. Namun demikian, akses pasar, kurangnya sumber daya manusia, dan belum terlalu masif promosi dari pemerintah, Inovasi dan daya saing yang masih rendah, Fasilitas yang belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang diperoleh dari dana desa Mata Wae masih belum mencukupi untuk membantu masyarakat pengrajin tenun.
EFEKTIVTAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS APLIKASI SIKS-NG DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG Tajul Ulum; Muhamad Rifa’I; Annisa Purwatiningsih
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8218

Abstract

Regulasi transformasi digital memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan zaman. Transformasi digital sesuai regulasi di Indonesia terkait big data. Pemerintah akan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan fasilitas perlindungan sosial serta mendukung monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan negara lainnya serta program-program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan bagi fakir atau miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal.