Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN) Bashori, Imam Ali
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMediation is an alternative way to resolve disputes. With the approach of a win-win solution, mediation can bring a sense of fairness in resolving disputes without going through trial procedures are familiar with legal terminology that is difficult to understand by the general public. However, not all disputes can be resolved through mediation way. Perma No. 1 of 2008 on mediation procedure in court mediation limit applies only to disputes / civil cases. This paper questions the back of the scope and types of cases that can use alternative settlement by way of mediation. Here will be presented mediation according to the viewpoint of Islam well as analysis for Perma No. 1 Year 2008. Islamic law is an integral part of building laws in Indonesia, so that it opens the possibility of treasures in Islamic law becomes the input for the law in Indonesia, including on mediation. In the mediation of Islam known as Sulh encompass a broader scope than the scope of mediation in Perma No. 1 Year 2008. This paper will parse the opportunity to broaden the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008 is based on the viewpoint of Islamic law, one of which is mediation in criminal cases. The State does not only present as a punisher, but more widely present state as a mediator in criminal matters (public). Keywords: Court, mediation, peace, dispute, Perma No. 1 Year 200 AbstrakMediasi merupakan salah satu alternative cara dalam menyelesaikan sengketa. Dengan pendekatan win-win solution, mediasi bisa menghadirkan rasa keadilan dalam menyelesaikan persengketaan tanpa melalui prosedur persidangan yang akrab dengan istilah-istilah hukum yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Namun tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui jalan mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan membatasi mediasi berlaku hanya pada sengketa/perkara perdata. Tulisan ini menyoal kembali tentang ruang lingkup dan jenis perkara yang bisa menggunakan alternative penyelesaian dengan jalan mediasi. Di sini akan dipaparkan mediasi menurut sudut pandang islam sekaligus menjadi analisis bagi Perma No. 1 Tahun 2008. Hukum Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangunan hukum di Indonesia, sehingga terbuka kemungkinan khazanah dalam hukum islam menjadi masukan bagi hukum di Indonesia termasuk tentang mediasi. Dalam Islam mediasi yang dikenal dengan istilah Sulh mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibanding dengan ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008. Tulisan ini akan mengurai peluang untuk memperluas ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, salah satunya adalah mediasi pada perkara pidana. Negara tidak hanya hadir sebagai penghukum, namun lebih luas Negara hadir sebagai mediator pada perkara pidana (public). Kata kunci: Pengadilan, mediasi, perdamaian, sengketa, Perma No. 1 Tahun 2008
Actualization Of The Teachings Of The Samin Indigenous People In The Indonesian Government Hasan, Ahmad Muwafi Nur; Bashori, Imam Ali
AL-ADYAN Vol 18 No 2 (2023): Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/al-adyan.v18i2.16739

Abstract

Indonesia is a country that has hundreds of indigenous peoples scattered throughout the archipelago, who still survive with their customs and traditions. One of them is the samin indigenous people from Dukuh Karangpace, Klopoduwur Village, Blora Regency, Central Java. The indigenous Samin people were described as ignorant, unwilling to pay taxes, and refused forced labor by the Dutch colonists. The Samin traditional community is considered strange and also considered to reject technological advances. There are several problems in Indonesian society, especially Indonesian government officials. Such as public lying, corruption, illegal levies, bribes, legal mafia cases involving law enforcement officials, and state officials in making decisions that only benefit certain groups, and so on. From this problem, this paper will use an indigenous religion paradigm approach and local wisdom to see the true nature of Samin's teachings. the author uses a type of library research that is included in qualitative research. The result of the interim conclusion of this paper is that the author argues that the teachings of samin are very relevant if applied to society in general and the government in particular, there are three main points of Samin teachings including the understanding of the Samin indigenous people with the creator, living environment and people, so it can be concluded that the negative stigma of the assumption to the Samin indigenous people is considered inappropriate and the samin teachings are very relevant if actualized as a reference in Indonesian society and government. Keywords: Samin indigenous people, Government, Indigenous religion paradigm.AbstrakIndonesia adalah negara yang memiliki ratusan masyarakat adat yang tersebar di seluruh nusantara, yang masih bertahan dengan adat dan tradisinya. Salah satunya adalah masyarakat adat samin dari Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Orang asli Samin digambarkan sebagai orang yang cuek, tidak mau membayar pajak, dan menolak kerja paksa oleh penjajah Belanda. Masyarakat adat Samin dianggap aneh dan juga dianggap menolak kemajuan teknologi. Ada beberapa masalah dalam masyarakat Indonesia, khususnya pejabat pemerintah Indonesia. Seperti pembohongan publik, korupsi, pungutan liar, suap, kasus mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan sebagainya. Dari permasalahan tersebut, tulisan ini akan menggunakan pendekatan paradigma agama leluhur dan kearifan lokal untuk melihat hakikat ajaran Samin. penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Hasil kesimpulan sementara dari tulisan ini adalah penulis berpendapat bahwa ajaran samin sangat relevan jika diterapkan pada masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, ada tiga pokok utama ajaran samin diantaranya adalah pengertian masyarakat adat samin dengan pencipta, lingkungan hidup dan manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa stigma negatif anggapan terhadap masyarakat adat Samin dianggap kurang tepat dan ajaran samin sangat relevan jika diaktualisasikan sebagai acuan dalam masyarakat dan pemerintahan Indonesia.Kata kunci: Masyarakat adat Samin, Pemerintah, Paradigma agama adat.
MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN) Bashori, Imam Ali
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediation is an alternative way to resolve disputes. With the approach of a win-win solution, mediation can bring a sense of fairness in resolving disputes without going through trial procedures are familiar with legal terminology that is difficult to understand by the general public. However, not all disputes can be resolved through mediation way. Perma No. 1 of 2008 on mediation procedure in court mediation limit applies only to disputes / civil cases. This paper questions the back of the scope and types of cases that can use alternative settlement by way of mediation. Here will be presented mediation according to the viewpoint of Islam well as analysis for Perma No. 1 Year 2008. Islamic law is an integral part of building laws in Indonesia, so that it opens the possibility of treasures in Islamic law becomes the input for the law in Indonesia, including on mediation. In the mediation of Islam known as Sulh encompass a broader scope than the scope of mediation in Perma No. 1 Year 2008. This paper will parse the opportunity to broaden the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008 is based on the viewpoint of Islamic law, one of which is mediation in criminal cases. The State does not only present as a punisher, but more widely present state as a mediator in criminal matters (public).