Imam Rozikin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERKEMBANGAN PENELITIAN PANCASILA: SEBUAH TINJAUAN BIBLIOMETRIK Imam Rozikin
Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2095

Abstract

Kajian ini berupaya melihat perkembangan penelitian dengan topik Pancasila. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas publikasi internasional untuk topik Pancasila dan peta perkembangan publikasi internasional di bidang Pancasila berdasarkan kata kunci Pancasila. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelusuran indeks publikasi internasional Publish or Perish dengan opsi Google Scholar melalui kata kunci Pancasila dan kategorisasi article title, abstract, keywords dalam rentang tahun 2017-2022. Data yang terekam berupa jumlah publikasi internasional setiap tahun, dan jurnal yang memuat artikel Pancasila. Adapun tren pemetaannya digambarkan dengan aplikasi VosViewer . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penelitian Pancasila dalam rentang waktu 2017-2022 masih berada pada topik-topik penelitian yang cenderung general dan monoton seperti topik tentang hukum, pendidikan, karakter dan perilaku. Intensitas penelitian paling banyak dilakukan pada tahun 2020. Adapun yang berkaitan dengan tren topik penelitian yang masih jarang dilakukan dan menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah topik khusus seperti radikalisme .
KONSEP DAN TERAPAN SISTEM PENGGAJIAN/KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK Gita Puspita Sari; Imam Rozikin; John Carles Edison Nababan
EKOBIS Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/ekobis.v11i1.1043

Abstract

Dengan berlandaskan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggajian yang saat ini diimplementasikan oleh Pemerintah berdasarkan sistem merit dan manajerial. Secara merit, ASN dibekali dengan hak tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan dari sisi manajerial, ASN dibedakan menjadi PNS dan PPPK yang membedakan hak-hak seperti fasilitas, jaminan pensiun, hari tua, dan kepangkatan. UU No. 5/14 Tentang ASN memberikan suatu transformasi pengelolaan birokrasi di Indonesia. Salah satu yang dianut adalah prinsip sistem merit. Secara regulatif, idealisasi sistem merit mengharapkan bahwa penempatan, rekrutmen, promosi, dan lain sebagainya didasarkan pada kemampuan, prestasi, dan pencapaian individu. Dalam praktiknya, sistem merit yang digaungkan Pemerintah sejak tahun 2014 melalui UU ASN masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu hal yang dinilai bertentangan adalah sistem pemberian tunjangan kinerja yang masih mengacu pada Perka BKN tahun 2011. Tukin dianggap menyamaratakan kinerja pejabat pada satu strata yang sama dan wilayah kerja yang sama meski beban kerja dari masing-masing individu serta capaian prestasi dari masing-masing tergolong berbeda.