Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Syafhendry Syafhendry
Universitas Islam Riau
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbandingan Implementasi MBKM pada Bidang Sosial dan Sains Syafrinaldi Syafrinaldi; Arbi Haza Nasution; Syafhendry Syafhendry
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 6 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v4i6.4142

Abstract

Penelitian mengenai implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah banyak dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan implementasi MBKM di bidang Sosial dan Sains. Jika terdapat perbedaan sigfinikan antara mahasiswa Sosial dan Sains, perguruan tinggi perlu menetapkan strategi khusus untuk masing-masing kedua bidang. Sampel penelitian ini adalah lima perguruan tinggi yang berada di Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik survey dengan instrumen kuesioner. Dari data yang terkumpul, dilakukan analisis deskriptif bagaimana minat, pengetahuan mahasiswa terhadap program MBKM, kesiapan mengikuti MBKM dan persepsi terhadap program-program MBKM. Selain analisis deskriptif terhadap variabel tersebut, dilakukan juga analisis perbandingan impelementasi secara total program MBKM pada mahasiswa bidang bidang Sosial dan Sains. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada variabel pengetahuan, minat, kesiapan dan persepsi mengikuti program MBKM. Hasil ini dibuktikan dari hasil uji perbandingan t-test dengan nilai signifikan sebesar 0.083. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan dan rekomendasi terhadap kebijakan universitas di Pekanbaru, Riau, dan seluruh penjuru Indonesia dimana tidak perlu perlakuan khusus antara bidang Sosial dan Sains dalam implementasi kegiatan MBKM.
Evaluation Of The Implementation Of The Function Of Forming The Regional Regulations Council Of People's Representatives Rokan Hulu Region (2014-2019 Period) Data Wardana; Syafhendry Syafhendry; Bayu Anggara
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2022.vol8(1).12076

Abstract

This research evaluates the function of the Regional People's Legislative Council of Rokan Hulu Regency for the 2014-2019 period in forming Regional Regulations. And there are indications that the Human Resources of the DPRD of Rokan Hulu Regency still need to be more decisive in the formation of regional regulations, so only a few local government regulation are passed at the initiative of the DPRD. In this study, the authors used qualitative methods. This research data collection technique by observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of Policy Evaluation according to Ndraha, namely the Das Sollendas Sein Model, which compares what should be and should be. With indicators of Planning, Preparation, Discussion, Approval, Promulgation, and Dissemination. Based on the results of research on the Evaluation of the Implementation of the Function for Forming Regional Regulations of the Regional People's Representative Council of Rokan Hulu Regency (2014-2019 Period) that very few regional regulations were passed at the initiative of the DPRD, lack of understanding of community problems so that not many were responded to in the form of policies. So it is necessary to conduct training in making regional regulations to increase the understanding of council members in drafting regional regulations.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Syafhendry Syafhendry; Setyo Utomo
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 3 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i3.1535

Abstract

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa permasalahan kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang masih belum efektif, fokus dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian terkait dengan dimensi reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), emphaty (empati), assurance (ketanggapan) dan tangibel (bukti fisik) hasil dari wawancara dan observasi di lapangan ditemukan sudah cukup baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, namun terdapat beberapa hambatan yang diantaranya adalah jumlah pegawai yang sedikit, dukungan anggaran yang minim serta sarana dan prasarana yang perlu perbaikan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
HOUSING POLICY DYNAMICS: CAN THE GOVERNMENT MEET HOUSING NEEDS FOR LOW-INCOME COMMUNITIES? Data Wardana; Solahuddin Ismail; Mendra Wijaya; Syafhendry Syafhendry
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i1.44779

Abstract

This article seeks to identify government housing policies for low-income individuals (MBR). The existence of disparities between Housing and Residential Areas Law No. 1 of 2011 and Regional Government Law No. 23 of 2014 regarding the authority of local governments to implement housing and residential area affairs has implications for meeting housing needs, particularly housing for low-income people (MBR). The issue centered on the limitations of the regional authority in instituting MBR housing. This article employs a qualitative methodology involving document analysis, secondary data from government and local government sources, and library research to bolster housing and residential area research. This study concludes that the need for regional authority in implementing MBR housing development significantly impacts regional housing development. For local governments to contribute to the development of MBR housing in licensing and non-licensing fields, the government issued a policy package and various regulations related to the acceleration of housing development and permits for housing construction. Nonetheless, this policy should have been more effective. Financing the housing development program through a Public-Private Partnership (KPBU) is an additional option.
Co-Authors Arbi Haza Nasution, Arbi Haza Bayu Anggara Data Wardana Setyo Utomo Solahuddin Ismail Syafrinaldi Syafrinaldi Wijaya, Mendra