Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RESPON PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT DI PESISIR UTARA DKI JAKARTA: The Government's Response Towards Sea Level Rise in the North Coast of DKI Jakarta Hafizhah Nur Latifah; Keysha Raafasya Fonna; Indira Pramesthi Nurulita
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 2 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v8i2.3479

Abstract

DKI Jakarta termasuk ke dalam daftar provinsi yang wilayah pesisirnya terancam akan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut sendiri sebenarnya merupakan ancaman tersembunyi yang dapat merusak stabilitas daerah dan juga negara, apabila tidak mendapat respon yang tepat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mencoba mempertimbangkan beberapa opsi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adapun pilihan yang dimaksud, antara lain pembuatan tanggul, hunian terapung, dan juga sistem polder. Di antara ketiga opsi tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memutuskan untuk mengambil dua langkah strategis, yaitu pembuatan Tanggul Jakarta dan juga pencanangan sistem polder sebagai pendukung. Bagi Pemprov sendiri, pembuatan hunian atau kota terapung dapat dikatakan bukan langkah yang tepat untuk diambil, sebab hal tersebut hanya tepat dilaksanakan dalam proyek-proyek kecil saja, seperti sekolah, pasar, dll. Di lain sisi, Pemprov DKI lewat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta pun menunjukan ketertarikan mereka terhadap konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang berencana menerapkan tanggul pantai atau tanggul rob di wilayah pesisir Jakarta Utara. Sebagai pendukung, sistem polder yang menghubungkan antara beberapa sistem perairan pun juga ikut dicanangkan agar dapat mendukung pengoperasian tanggul tersebut. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembangunannya, Pemprov DKI menganggap bahwa masalah tersebut bukanlah hambatan yang berarti, serta tetap yakin bahwa langkah yang diambil merupakan langkah yang tepat.
Sistem Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta: Studi Kasus Transfer Kebijakan Pendapatan Non-Farebox di Indonesia Halifa Nurnadhifa; Hafizhah Nur Latifah
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.2.2021.97-106

Abstract

Policy transfer is the process of borrowing policies from other countries that have successfully implemented the idea in their home country. There are at least four things that need to be known in policy transfer, namely the form, the learning process, the obstacles in it, and errors in policy transfer. This paper will further examine the transfer of the Jakarta MRT policy in terms of the three aspects and see how far the policy transfer has been implemented. With descriptive qualitative research methods, the results of the study show that the transfer of the Jakarta MRT policy itself has been carried out well, although there are still some obstacles and errors in the policy learning process. For this reason, several corrections must be made to make the policy develop.