Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Journal De Facto
Roziqin Roziqin
Universitas Balikpapan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

 1 
KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Roziqin, Roziqin
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Penulisan ini mengkaji tentang Konstitusi yang difokuskan sebagai upaya untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kemudian melakukan analisis terhadap taraf sinkronisasi Konstitusi dengan peraturan perundang-undangaan dan harmonisasi substansi norma perundang-undang sektoral di bidang pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Dalam Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Di Kabupaten Penajam Paser Utara Roziqin Roziqin; Fatma Adjie
Jurnal de jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v14i2.705

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum pinjam pakai lahan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan PT. Pertamina yang diperuntukan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum sesuai dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implikasi hukum pinjam pakai lahan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan PT. Pertamina yang diperuntukan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yaitu: setelah masa berakhirnya pinjam pakai dimaksud akan berimplikasi hukum kepada kejelasan asset fisik bendungan yang telah dibangun, serta kejelasan pemanfaatan air baku yang ada di Bendungan Lawe-Lawe tersebut. Selain itu, bahwa untuk kepentingan jangka Panjang, maka area genangan jika dimanfaatkan oleh PT. Pertamina untuk kepentingan lain yang dapat menghentikan fungsi penampungan air baku, maka tentu akan menghilangkan fungsi Bendungan Lawe-lawe.
Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Roziqin Roziqin; Ibnu Sofyhan
Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.794

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan penelitian ini mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensil yang murni. Dalam sistem presidensil itu, kedudukan kementerian Negara sebagai pembantu presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti sebenarnya, guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara berisi Pasal 17 yang hanya terdiri atas 3 (tiga) ayat, yaitu: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh presiden; dan (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Sesudah perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 dan perubahan ketiga pada tahun 2001, isi ketentuan Pasal 17 ini ditambah menjadi 4 (empat) ayat, yaitu: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pendekatan Keadilan Distributif Roziqin Roziqin; Fauzan Ramon; Abdul Rasyid
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.904

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach), terkait penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pengakuan penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat, tidak serta merta memberikan pengakuan dalam wilayah hukum adatnya, karena masyarakat hukum adat yang wilayahnya adatnya yang berada dalam kawasan tertentu masih diperlukan penetapan. Sedangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat dalam sejarah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa persyaratan, setelah perubahan UUD 1945 mengadopsi persyaratan bagi masyarakat hukum adat.
Co-Authors Abdul Rasyid Anzward, Bruce azhari, aditya Azward, Bruce Fatma Adjie Fauzan Ramon handoyo, susilo Ibnu Sofyhan Liling, Trisna Harjuni Pangaribuan, Piatur Said, Umar Sarbini Sarbini, Sarbini