Teuku Maudriansyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA Teuku Maudriansyah; Rugun Romaida Hutabarat
Jurnal Hukum Adigama Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A search is an investigator's action to carry out an inspection of the house as well as an examination ofthe body or clothing to look for objects that are strongly suspected of being on the body or being takenalong, for confiscation. When carrying out a search, the police must comply with the Criminal ProcedureCode so that there are no human rights violations. In this regard, the Police have made many coerciveef orts and have also ruled out the Criminal Procedure Code in conducting a search. The issues in thisresearch is how is the legal protection for the community regarding the search for cell phones by thepolice during raids. Based on the result of this research is that Unscrupulous members of the police haveclearly violated the provisions contained in article 33 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) andprivacy that everyone has. The police should carry out their duties according to procedures.Furthermore, it can be used as a preventive measure related to human rights violations and privacy whichare essentially an integral part of ef orts to provide legal certainty to the community, as well as being analternative step in resolving a legal problem.
PERBANDINGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN FINTECH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Muhammad Ibnu Prabowo; Mohamad Arip Fakhrudin; Teuku Maudriansyah
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dalam konteks hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi celah hukum dan tantangan fintech akibat perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai, jaminan keamanan data, serta pengawasan lintas yurisdiksi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol, serta peningkatan kerja sama antar-regulator guna memperkuat pengawasan lintas batas. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko yang terkait dengan layanan fintech. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adaptif dan mampu mendukung perkembangan fintech dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan stabilitas pasar keuangan di Indonesia.