<![CDATA[Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh, menjelaskan hambatan yang pemerintah daerah alami dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam permasalahan yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh tidak berjalan dengan baik hal tersebut tidak sesuai dengan program yang dibuat pemerintah. Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya fasilitas penangkapan ikan, tidak adanya batas jumlah tangkap lestari, kurangnya personil pengawas perikanan. Upaya yang dilakukan pemerintah dari beberapa hambatan yang ada yaitu, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill nelayan melalui sosialisasi, meningkatkan nilai tukar nelayan, dan mempertahankan kualitas ikan agar menjadi kualitas ikan ekspor. Disarankan kepada pemerintah, agar memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan bukan hanya kepada pengusaha ikan saja dan di harapkan kepada pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, PSDKP Aceh, Panglima Laot dan nelayan untuk dapat bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan yaitu mensejahterakan nelayan dan mempertahankan sumberdaya alam yang ada untuk generasi yang akan datang.]]>
