Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Katalogis Legal Opinion
BERTIN BERTIN, BERTIN
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN INDEPENDENSI HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN BERTIN, BERTIN
Legal Opinion Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang didesain secara khusus dan berkewajiban secara konstitusional untuk mengatasi kecenderungan yang merugikan martabat dan kehormatan hakim. KY mempunyai wewenang, tugas dan fungsi, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Akan tetapi, ruang lingkup perilaku hakim cukup luas cakupannya yakni berupa sikap, tindakan dan ucapan hakim di persidangan maupun di luar persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci mengenai prosedur pengawasan, subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan. Selain itu, KY berwenang menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim, sebab putusan hakim merupakan wujud paling kongret dari kinerja profesionalisme hakim. Oleh sebab itu, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara, dan larangan membuat putusan secara tidak profesional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan, yakni sesuai pedoman etika dan perilaku hakim. Kata Kunci : Pengawasan dan Independensi Hakim.
ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PEMERKOSAAN Bertin, Bertin
Katalogis Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.715 KB)

Abstract

The research question were whether or not the criminal disparity in rape cases, already complied with a basic legal value. Accordingly, the objective of the research was to identity the compliance between criminal disparity in rape cases and the basic legal value, and the causes of criminal disparity in rape cases. The research was juridical normative adopting descriptive qualitative method and deductive conclusion. The criminal disparity in rape cases has failed to optimally deliver a basic legal value. Different punishments in the sentences in general has contained a fair justice since the punishment tended to be proportional, in the sense that it complied with the qualification of the alleged crime. However, it lacked of legal certainty and benefits, as the punishment failed to compensate the sorrow of the victim and the embarrassment of her family. 
Co-Authors