<![CDATA[Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Banyak teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan model, namun dalam tulisan ini hanya membahas lima teori, yaitu: teori George C Edwards III, teori Merilee S. Grindle, teori Mazmanian dan Sabatier, teori T.B. Smith, dan teori Van Meter dan Van Horn. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki kebijakan derivat/turunan berupa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) No.15 dan 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang tepat untuk menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan PKA tersebut, dapat menggunakan model/pola T.B.Smith, dengan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Idealized policy, Target groups, Implementing organization, Inveronmental factors. Disarankan oleh Nugroho (2008: 256-258), bahwa pada prinsipnya ada”empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan. Setiap kebijakan pemerintah mengandung resiko kegagalan yang tinggi. Ada dua katagori pengertian kegagalan (policy failure), yakni: Non implementation (tidak terimplementasikan) dan Unsuccesful implementation. Dalam implementasi kebijakan, hal yang penting untuk ditambahkan yaitu diskresi yang merupakan kehormatan fungsional para pelaksana kebijakan.]]>
