Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung
Immanuel Rivanda Sibagariang
Universitas Darma Agung
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN) Immanuel Rivanda Sibagariang
Jurnal Darma Agung Vol 29 No 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v29i2.889

Abstract

Adanya 2 (dua) putusan PKPU oleh kreditur terhadap debitur yang sama menyebabkan ketiakpastian hukum. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur pada salah satu putusan apalagi reditur tersebut adalah kreditur dimana piutangnya berasal dari perjanjian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kreditur akibat ketidakpastian hukum terkait adanya 2 (dua) putusan PKPU terhadap debitur yang sama.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap adanya 2 (dua) putusan kabul PKPU yang dimohonkan kreditur terhadap debitur yang sama didasarkan pada pertimbangan hakim yang keliru dalam menerapkan hukumnya. Kekeliruan hakim tersebut menyebabkan tumpang tindihnya kompetensi pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta debitur oleh pengurus dibawah pengawasan hakim pengawas serta kekeliruan dalam penafsiran definisi “utang” yang bertentangan terhadap pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berpotensi merugikan salah satu kreditur jika debitur mengalami kepailitan yang berasal dari PKPU. Harusnya salah satu putusan tersebut dicabut, dengan begitu hanya ada 1 (satu) putusan PKPU dan hal tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam putusan PKPU.
Co-Authors