<![CDATA[Hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang signifikan pada pertanyaan bagaimana kompatibilitas antara Islam dan hak asasi manusia. Cukup banyak aspek yang diperdebatkan oleh semua kalangan dan termasuk kalangan umat Islam dalam sepanjang sejarah perkembangan demokrasi. Tujuan pembuatan makalah ini adalah mengidentifikasi kesiapan DJKI selaku instansi pemerintahan dalam mengimplementasi teknologi cloud computing dengan menganalisa bagaimana kendala yang ada sebagai pokok permasalahan hingga solusi yang ditawarkan berupa penyewaan aplikasi SaaS serta tantangan yang dirasakan selaku instansi pemerintahan yang masih terikat dengan payung hukum juga kebijakan terkait pendanaan. Metode Penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi kasus. keluhan dirasakan ketika salah satu staff pemeriksa mengeluh kendala pada perangkatnya yang apabila mengalami kerusakan maka tidak bisa menyelamatkan data yang ada pada perangkat tersebut. Namun tantangan kembali dirasakan mengingat DJKI merupakan instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengharuskan pengadaan menggunakan anggaran negara (APBN). Pemilihan cloud computing pun menjadi salah satu solusi mengatasi kendala yang ada dengan menawarkan kelebihan seperti penyimpanan yang menggunakan teknologi komputasi awan dimana data juga dapat diakses dimana saja, pembayaran layanan yang disesuaikan dengan apa yang ingin konsumen gunakan (pay as you go), juga menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk monitoring dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.]]>
