<![CDATA[Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan sosial, tehnologi informasi yang berkembang dengan pesat, ekonomi dan politik. Perubahan yang terjadi sekarang ini perpajakan khususnya Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan material di bidang perpajakan. Sektor publik sebagai penopang perekonomian nasional di samping sektor swasta mempunyai fungsi utama memberikan pelayanan kepada publik, meliputi seluruh aspek kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tugas akhir ini ditulis karena pentingnya proses pensiun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima hak pensiun. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan pedoman perhitungan penerimaan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kepegawaian maupun peraturan-peraturan perpajakan. Kemudian menjelaskan bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh PT. TASPEN, setelah itu dilakukan perbandingan antara teori dan praktek di dunia kerja PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta. Agar bermanfaat maka perlu dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan penerimaan pensiun serta pajak penghasilan yang akan disetor kas Negara. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program penerima pensiun berkala, PT. Taspen (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta telah menerapkan perhitungan penerimaan pensiun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sekarang, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam menghitung pendapatan pajak yang diterima oleh pensiunan. Serta terjadinya perubahan-perubahan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru setelah ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakandalam melaksanakan proses perpajakan.]]>
