Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Erlinda Matondang
Conflict Resolution Unit-Indonesia Business Council for Sustainable Development
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
WANITA DALAM STRATEGI PERANG: TINJAUAN EMANSIPASI DAN PERLINDUNGAN WANITA Erlinda Matondang
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v10i2.878

Abstract

Baik dalam konflik dan perang maupun upaya perdamaian, wanita dianggap sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia dan kelompok rentan. Dalam beberapa dekade terakhir, perlindungan terhadap hak wanita dan pemberdayaan wanita digaungkan dengan nama emansipasi. Hal ini menyebabkan kehadiran wanita dalam beberapa sektor penting, termasuk politik dan militer, sehingga wanita mempunyai peranan baru sebagai sumber daya dalam strategi perang. Dampaknya, kebijakan perlindungan wanita dalam perang dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan posisi mereka sebagai kombatan. Analisis isu ini seharusnya menggunakan dua konsep (perlindungan wanita dan strategi perang) untuk memahami cara pandang militer terhadap posisi wanita dan satu teori (feminisme) untuk memahami cara pandang wanita terhadap peranannya dalam militer saat perang berlangsung. Dengan demikian, objek observasi ini adalah peranan wanita dalam strategi perang dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hak wanita dan isu emansipasi. Dengan kata lain, ruang lingkup observasi ini adalah hak wanita dan strategi perang. Dalam observasi ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian literatur. Melalui observasi ini, kita dapat mempunyai pemahaman yang lebih luas tentang peranan wanita dalam strategi perang karena tujuan utamanya adalah melihat kemungkinan perubahan kebijakan terhadap perlindungan wanita dalam perang seiring dengan situasi terkini.Kata Kunci : emansipasi, hak asasi manusia, strategi perang, perlindungan perempuan
PROYEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA PEMERINTAHAN BIDEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA Erlinda Matondang
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v11i3.1437

Abstract

Abstrak – Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) membawa babak baru dalam hubungan internasional. Sejumlah kebijakan baru sudah dirilis oleh Pemerintahan Biden walaupun untuk implementasinya mungkin akan berjalan secara efektif pada tahun 2022 atau saat masa transisi pemerintahan sudah berakhir. Dalam kebijakan luar negeri AS tersebut, tidak satu pun kawasan menjadi prioritas utama dan Pemerintahan Biden cenderung menunjukkan fokusnya dalam perbaikan kondisi domestik dan pemulihan kerja sama dengan beberapa entitas internasional. Sebagai salah satu negara maju dan besar di tataran internasional, perubahan kebijakan luar negeri AS juga berimplikasi terhadapIndonesia. Dengan netralitas dalam menanggapi perseteruan antara AS, Rusia, dan China, Indonesia mempunyai nilai dan posisi strategis dalam kebijakan luar negeri AS. Posisi strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tidak hanya didorong oleh netralitasnya, tetapi juga peran aktifnya dalam berbagai forum internasional. Bahkan, Indonesia akan menyandang gelar pemimpin G20 pada 2022 dan ketua ASEAN pada 2023. Dengan gambaran situasi dan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap memelihara kerja sama yang sudah terjalin dengan AS sekaligus memantau perkembangan kebijakan luar negeri AS pasca-masa transisi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia dapat memetakan dan merencanakan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan AS yang dapat dicapai pada masa kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022 dan keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023.Kata Kunci: diplomasi, kebijakan luar negeri, kerja sama bilateral, posisi strategis
Co-Authors