Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Firman Anugrah
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Firman Anugrah; Syamsul Bachri; Juajir Sumardi
Al-Risalah VOLUME 22 NO 2, NOVEMBER (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.31474

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of the Authority of the Civil Service Police Unit in Securing Regional Assets of the South Sulawesi Provincial Government. To find out and explain the settlement of violations committed by the Civil Service Police Unit in Safeguarding Regional Assets for the South Sulawesi Provincial Government. This research uses normative-empirical research. The types and sources of law used in this research are document data and secondary data. Methods of collecting data through interviews and documentation, all of the data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The results of the study show that the authority of the Civil Service Police Unit in securing regional assets of the South Sulawesi Provincial Government is the authority of the delegation, the authority that transfers responsibility to those who are given the authority in this case the regional secretary based on the BKAD letter which is dispositioned to Satpol PP, the delegation's authority is created because of their attribution authority, authority sourced from Law No. 23 of 2014, PP No. 16 of 2018 and Regional Regulation No. 3 of 2017. and Settlement of violations of the Civil Service Police Unit in securing regional assets of the South Sulawesi Provincial Government is carried out by PPNS Satpol PP in coordination and supervision of investigators the police with the process of investigation, examination, summons and solution.
FUNGSI CAMAT DALAM KAMPANYE PEMILU DI KOTA MAKASSAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Anugrah, Firman; Mappuna, Hadi Daeng
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi Camat dalam kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Makassar menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitiatif dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaaan Camat sebagai kepala wilayah, yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, fungsi tersebut diatur dalam Pasal Pasal 298 (Ayat) 1 dan Pasal 306 (Ayat) 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, Camat dituntut untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan sosialisasi atau kampanye di wilayah teritorialnya. Selain itu, Camat juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi.Kata Kunci: Camat; Kampanye; Pemilu 2019
Co-Authors Juajir Sumardi Mappuna, Hadi Daeng Syamsul Bachri