This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma
Diana Primayanti
Program Pascasarjana Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Diana Primayanti; Sampara Lukman; Irwan Tahir
Jurnal Paradigma (JP) Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v11i1.8004

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan air limbah domestik yang berdasar pada Stephen P. Robbins mengenai strategi dan teori Asmadi dan Suharno mengenai pengelolaan air limbah domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Ambon Provinsi Maluku, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta mengetahui strategi mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi. Dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT dengan menentukan faktor strategi internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta faktor strategi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai dasar untuk menetapkan sasaran dan perumusan strategi. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan isu-isu strategis dan selanjutnya dilakukan Litmus Test guna memberikan prioritas strategi yang akan dipilih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Ambon Provinsi Maluku belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.