<![CDATA[Imroatin Fauziah, Lutfi Efendi, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: imroatinfauziah@student.ub.ac.id ABSTRAK Indonesia saat ini sedang terdampak covid-19, yang mana hal tersebut sangatlah mempengaruh terhadap perekonomian. Hal tersebut dikarenakan pemerintah melakukan beberapa kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus. Dengan adanya hal tersebut pemerintah menjalankan jaring pengamanan sosial guna membatu perekonomian rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah menyalurkan beberapa bantuan, salah satu bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD sendiri adalah bantuan yang ada di masa pandemi yang dananya bersumber dari realokasi dana desa. Dalam penyalurannya pendataan yang dilakukan adalah menggunakan data yang berasal dari data kemiskinan yang berasal dari Kementrian Sosial. Namun dalam penelitian ini Desa Sendangrejo tidak menggunakan data kemiskinan yang berasal dari Kementrian Sosial alam pendataan penerima BLT-DD. Sehingga dalam hal ini penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak digunakannya data yang berasal dari Kementrian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik dan mengetahui prosedur pendataan penerima BLT-DD di Desa Sendangrejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab tidak digunakan data kemiskinan Kementrian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik yaitu terdapat beberapa bantaun yang disalurkan di desa, adanya masalah data yang berasal dari Kementrian Sosial dan/ atau BPS dan mayoritas SDM di desa. Terkait dengan prosedur pendataan penerima BLT-DD dilakukan desa dibantu oleh RT/ RW setempat dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah desa setempat. Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pendataan, Pandemi ABSTRACT Indonesia is currently facing Covid-19 affecting the economy of the state. In response to this, the gover]]>
