<![CDATA[Annisa Firdausa, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: annisafirdausa871@gmail.com ABSTRAK Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait pelaksanaan pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa pandemi covid-19 di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), serta mengetahui dan mengidentifikasi apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajuan restitusi di lembaga tersebut. metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, dimana peneliti akan menguraikan data atau informasi yang diperoleh selama kegiatan penelitian lapang. Yang kemudian diuraikan dalam bentuk narasi, tabel, dan juga bagan. Berdasarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwasannya dalam pelaksanaan pengajuan restitusi selama pandemi covid-19 tidak terdapat banyak perbedaan dalam pelaksanaan pengajuan restitusi oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam pelaksanaan daripada restitusi itu sendiri masih belum maksimal dikarenakan adanya ketidak efektifitasan hukum, adanya ketidakefektifan hukum itu sendiri disebabkan oleh faktor dari penegak hukum, ataupun faktor lain yang berkaitan dengan korban. Kendala yang dihadapi oleh LPSK sendiri didasarkan pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi anggaran dan SDM, sedangkan faktor eksternal meliputi disharmonisasi penegak hukum dan pandemi covid-19. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, LPSK memberlakukan beberapa upaya seperti melakukan penghematan biaya perlindungan, mengajukan ABT, merekrut tenaga kontrak, mematuhi protokol kesehatan. Kata Kunci: Pengajuan restitusi, anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pandemi covid-19 ABSTRACT This research aims to find out and identify the request for restitution for a child as a victim of sexual violence amidst the Covid-19 pandemic in the Witnesses and Victims Protection Agency (henceforth referred to as LPSK) and to identify what have been the impeding factors in the request for the restitution in the agency. This research employed empirical-juridical m]]>
