<![CDATA[Anisa Lintangsari Putri, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anisalintang@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari putusan In Absentia apabila bertentangan dengan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta untuk mengetahui kesesuaian putusan In Absentia dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan sistem persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data terdiri atas data primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang dapat diperoleh dari bahan bahan tertulis seperti undang-undang, buku dan dokumen. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa memang terdapat adanya pertentangan atau konflik norma antara Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (2) serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA, hakim melewati tahapan pemeriksaan secara langsung, yang menjadikan pelanggar lalu lintas tidak hadir dalam persidangan atau di putus secara in absentia karena hanya melakukan pemeriksaan administratif surat berdasarkan bukti pelanggaran yang diajukan dengan barang bukti yang disita dan kemudian membacakan putusan, yang dimana proses tersebut berbeda dengan konsep pemeriksaan pada KUHAP yang menghendaki adanya pemeriksaan secara langsung terhadap terdakwa atau wakilnya di persidangan. Adanya konflik norma tersebut menjadikan adanya akibat hukum yaitu putusan menjadi batal demi hukum berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior. Kata Kunci: Putusan In Absentia, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pertentangan Norma ABSTRACT This research aims to find out and analyze the legal consequences of the decision In Absentia in terms of whether this decision contravenes Article 267 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Law Number 8 of 1981 and to investigate the relevance of the decision In Absentia in Article 7 Paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures of Settlement of Traffic Violation Cases and the judicial system as governed in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. This research employed normative juridical methods with primary, secondary, and tertiary data that were further analyzed based on a qualitative method. The data were obtained from laws, books, and other documents. The research results reveal that there is a conflict of norms between Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court Number 12 of 2016 and Article 267 of Law Number 22 of 2009 Paragraph (2) and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Criminal Code Procedure. The judges, however, skipped direct investigation as governed in Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court, where the violator was absent from the court trial, or the case proceeded In Absentia because it only took administrative assessment based on the ticket as proof of violation along with another item confiscated as proof before the decision was read. This process is different from the concept of the investigation regulated in the Crimina]]>
