<![CDATA[Annisa Ratihayu, Yuliati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisaratihayu@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan pada Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby sehingga terpidana divonis ringan, selanjutnya juga memiliki tujuan untuk mengetahui alternatif penjatuhan sanksi pidana bagi penjual kosmetik ilegal online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan undang-udndang dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Kurang tepatnya pertimbangan hakim pada tindakan terpidana mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan merkuri, yang pengaturan bahayanya ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016. Selain itu juga kurang terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tindakan terpidana, dengan berasaskan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan penjatuhan hukuman pidana yang ringan kepada terdakwa, penulis berpendapat bahwa masih belum tepat, dikarenkan terdapat perbuatan terdakwa lainnya, yaitu mempromosikan kosmetika ilegalnya yang pengaturannya telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, rekonstruksi yang dapat penulis berikan berupa terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penjatuhan kasus serupa serta diberikannya penjatuhan pidana yang setimpal. Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi Pidana, Kosmetika Ilegal, Perlindungan Konsumen, Promosi Produk Ilegal ABSTRACT This research aims to investigate the issue as highlighted in Decision Number 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby regarding lenient criminal punishment imposed on the defendant concerned. This case not only dealt with the case mentioned in the verdict, but there was also a violation of Consumer Protection Law, and this act was not outlined in the consideration of the judges in delivering the criminal verdict for the defendant. This research employed normative-descriptive methods, and statutory and case approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials further analyzed by using grammatical interpretation. According to the court decision mentioned above, that the consideration made by the judges were regarded as inappropriate in the case of selling cosmetics containing mercury. The harm it causes is regulated in Regulation of Health Minister Number 57 of 2016. Moreover, the Law concerning Consumer Protection was rarely referred to in the consideration within the scope of the safety of the consumers. The punishment imposed is seen as too lenient, considering that this illicit act is set forth in Penal Code, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Therefore, Consumer Protection law should be more involved in such a case to impose appropriate punishment. Keywords: Criminal Sanction, Illegal Cosmetics, Consumer Protection, Illegal Product Endorsement.]]>
