Fenny Mustika Rahayu
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

NILAI PENELITIAN KEMASYARAKATAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 KOTA PALEMBANG UNTUK PROSES DIVERSI DAN PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG) Fenny Mustika Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenny Mustika Rahayu, Nurini Aprilianda, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fenimustikarahayu@gmail.com ABSTRAK Anak adalah bibit unggul untuk keberlangsungan tumbuh dan berkembang suatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwasanya anak adalah penerus bangsa untuk masa depan Karena anak tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak-anak pun memiliki perlindungan hukum demi kesejahteraan mereka dan tumbuh kembang anak. Namun ada beberapa faktor anak melakukan tindak pidana yang membuat mereka terlibat Peradilan Pidana Anak. Anak di usia 12 tahun sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana akan dilakukan Diversi yang merupakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana bertujuan agar menciptakan perdamaian antar korban dan pelaku. Penyedia layanan Diversi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan menunjuk Pembimbing Pemasyarakatan (PK) untuk bertugas membantu pelaksanaan Diversi. Kurangnya pemahaman Aparat hukum mengenai Diversi dan masyarakat, fakta di lapangan masih sering sekali terdapat Aparat Hukum langsung memenjarakan anak yang seharusnya perlu dilakukan Diversi terlebih dahulu agar tidak merusak mental mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yang menelaah bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan meneliti langsung kelapangan untuk mencari data. Namun apabila Diversi tidak mencapai perdamaian dan lanjut ke persidangan, dalam putusan hakim sering tidak menyebutkan dan dituliskan apa pertimbangan dari laporan penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi hakim. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis agar dapat mengetahui kududukkan hasil dari laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di dalam proses Diversi serta putusan hakim dan kendala-kendala selama proses penelitian kemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini dapat memperbaiki diharapkan dalam memperbaiki kedudukan penelitian kemasyarakatan serta dapat direalisasikan agar terciptanya suatu hukum yang dapat menyelamatkan anak di dalam proses persidangan. Keyword: anak, Diversi, BAPAS, Penelitian Kemasyarakatan, putusan, hakim ABSTRACT Children are known to be the future of the nation. However, contrary to this expectation, not a few have been involved in juvenile crime due to several contributing factors. Twelve- to eighteen-year-old children involved in the crime are often given a chance of diversion that put them in a non-litigation process without involving the court and that encourage reconciliation to take place between the offender and the victim. This diversion is given by the department of corrections where a correctional counselor is appointed to help with the program. However, the lack of understanding of the diversion among legal apparatuses and the members of the public has led to the condition where young offenders are often sent directly to jail without the diversion being considered, which is not good for the psychology of the children concerned. This research employed empirical-juridical methods of written and unwritten sources and direct observation. If the diversion fails to set reconciliation and judicial process is what it takes, the judges often miss highlighting the consideration made from the research on corrections as part of the recommendation made by the judges. This research aims to find out the position of the research result on corrections conducted by the department of corrections in the process of diversion and the judges’ decisions and impedi