<![CDATA[Nysrina Falaqa Nafiza, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: nysrinafn@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tindakan pembangkangan (constitutional disobedience) terhadap putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pertanggungjawabannya bagi pembentuk Undang-Undang (DPR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan constitutional disobedience terhadap putusan PUU MK oleh DPR, dan bagaimana landasan yuridis pertanggungjawaban tersebut. Putusan PUU MK memang masih menjumpai banyak hambatan dalam implementasinya. Tidak adanya ketentuan normatif yang secara tegas menyatakan bahwa DPR adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti putusan MK sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasinya, membuka kemungkinan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengabaikan putusan PUU MK mengingat adanya proses legislasi yang panjang yang harus dilalui untuk membuat suatu Undang-Undang perubahan. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh MK untuk menambah daya paksa atas putusannya sendiri adalah dengan memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk menindaklanjuti putusan PUU sebagaimana mestinya, sehingga akan ada tolak ukur jelas terkait apakah tindakan pengabaian terhadap putusan PUU MK dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience) atau tidak. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Lanjut, Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ABSTRACT This research studies constitutional disobedience to the Decision of Judicial Review issued by the Constitutional Court and the liabilities held by lawmakers (DPR). This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches to investigate the liabilities for constitutional disobedience by the DPR to the Decision concerning judicial review issued by the Constitutional Court and]]>
