Wawan Budi Darmawan
Padjadjaran University

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Diana Mahmuda; Wawan Budi Darmawan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
DONALD TRUMP’S POLICY AGAINST NORTH KOREA’S BALLISTIC NUCLEAR WEAPON TEST Agung Prija Utama; Chandra Purnama; Wawan Budi Darmawan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 7, No 2 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) October
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v7i2.41190

Abstract

This study aims to identify the typology of the United States foreign policy towards North Korea’s ballistic nuclear weapons test during the Donald Trump administration. The typology of foreign policy will be explained by using James N. Rosenau’s adaptive foreign policy model which refers to two factors that influence it, namely external and internal changes in the United States environment which are influenced by three classifications, namely personal change, political change, and social-economic change against each factor, both externaly and internaly. This research is a descriptive qualitative research. The data collection method used in this research is literature study. The data were obtained from various books, journals, electronic media and digital documents/reports, while the data analysis used sorting from the various data that had been collected and analyzing the data that was close to the focus in this study. Interpretation of the data obtained can then be poured through a description in form of writing and graphics. Based on the research that has been done, it was found that the typology of US foreign policy adaptation is promotive adaptation.
Deep Pluralism in Indonesian Foreign Policy Under The Joko Widodo Administration Tia Panca Rahmadhani; Wawan Budi Darmawan; Arfin Sudirman
Administratio Vol 15 No 2 (2024): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v15i2.423

Abstract

Deep pluralism is used to describe post-colonial global society. At this point, power, wealth, cultural and political authority are widely distributed in a system that is highly interactive and interdependent. This concept has empirical and normative value for understanding Indonesian foreign policy. Empirically, this concept can help explain that Southern countries are the main drivers in the use of deep pluralism in modern history. While normatively, this concept helps to understand Indonesia's role in consensual and contested forms of deep pluralism. Using system dynamics, this article examines how deep pluralism is applied to Indonesia's foreign policy patterns under the Joko Widodo administration. It concludes that Indonesia has a policy pattern that tends towards a consensual form of deep pluralism in the spirit of raison de system.