Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DIMASTI DANO; R. CHANDY ROYANTIE; IRWAN GUSTIANA
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v2i3.1475

Abstract

The purpose of this study was to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector from an economic perspective in Kabupaten Bandung Barat. This study is a research with a descriptive qualitative approach, namely to obtain information on the problems faced by the tourism sector before and after the Covid-19 pandemic. The goal is to map the types of problems faced by the tourism sector and ultimately can provide advice in dealing with new normal conditions in the tourism sector in Kabupaten Bandung Barat. The impact of the Covid-19 pandemic on the tourism industry has been tremendous. To prevent the spread of the Covid-19 virus, the government implemented PP No. 21 of 2020 concerning Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). As a result, tourist visits to tourist attractions in Kabupaten Bandung Barat showed a decline from 2019 to 2021. In 2019, tourist visits reached 5,440,158 people, in line with the enactment of PP. 21 of 2020 concerning Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tourist arrivals decreased to 3,463,960 in 2020 and continued to decline to reach 2,202,146 people in 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) of Kabupaten Bandung Barat in 2020 amounted to Rp. 464.81 billion) decreased when compared to 2019 which reached Rp. 528.09 billion. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) in Kabupaten Bandung Barat decreased in 2019, which decreased from 5.5% in 2018 to 5.05% in 2019, and continued to decline to -2.41% in 2020. The open unemployment rate in Kabupaten Bandung Barat continued to increase in 2019, namel.24% to 12.25% in 2020 then slightly decreased to 11.65% in 2021, but still above the unemployment rate in 2019. Before the pandemic Covid-19 (period 2017 to 2019), it can be seen that the poverty rate in Kabupaten Bandung Barat tends to fall, from 11.49% in 2017 to 9.38% in 2019. But in 2020, when the Covid-19 pandemic spread, poverty in Kabupaten Bandung Barat soared to 10.49%. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata dalam perspektif ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata selama sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Tujuannya untuk memetakan jenis masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata dalam menghadapi kondisi new normal di sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat. Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata sangat dahsyat. Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 pemerintah menerapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai akibatnya, kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tahun 2019, kunjungan wisatawan mencapai 5.440.158 orang, sejalan dengan diberlakukannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kunjungan wisatawan menurun hingga mencapai 3.463.960 pada tahun 2020 dan terus menurun hingga mencapai 2.202.146 orang pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebesar Rp 464,81 milyar) menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 528,09 milyar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu menurun dari 5,5% pada tahun 2018 menjadi 5,05% pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi -2,41% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dari tahun 2019, yaitu dari 8,24% menjadi 12,25% pada tahun 2020 kemudian sedikit menurun menjadi 11,65% pada tahun 2021, tapi masih diatas tingkat pengangguran tahun 2019. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 (periode tahun 2017 sd 2019), terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat cenderung turun, dari 11,49% pada tahun 2017 turun menjadi 9,38% pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak, kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat melonjak tinggi hingga mencapai 10.49%.
ANALISIS DAMPAK KONFLIK RUSIA–UKRAINA TERHADAP HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDONESIA DIMASTI DANO
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v2i3.1494

Abstract

This study aims to determine the impact of the Russian-Ukrainian conflict on fuel prices in Indonesia. This research on the Impact Analysis of the Russo-Ukrainian War on the Indonesian Economy is research with a descriptive qualitative approach. A qualitative study is a literature study using books and literature as a reference. The Russian-Ukrainian conflict will cause a shock to energy supplies and will lead to an increase in global energy prices. On February 24, 2022, crude oil prices rose above $100/bbl for the first time since summer 2014. The embargo on the Russian oil trade triggered a supply shock, resulting in a consequence of rising prices on global markets. The increase in world oil prices also affected the price of Indonesian crude oil or the Indonesian Crude Price (ICP), which as of February 24, 2022, had reached 95.45 US dollars per barrel. Even though the ICP assumption in the 2022 State Budget is only US$63 per barrel. In Indonesia, this energy commodity price inflation has the potential to burden the state budget, namely an increase in the allocation of fuel oil or LPG subsidies. The increase in the crude oil price of US$ 1 per barrel will increase the LPG subsidy budget by around Rp. 1.47 trillion, kerosene subsidy of Rp. 49 billion, and the fuel compensation expense to Pertamina is Rp. 2.65 trillion. The government stated that the realization of the fuel subsidies was too large, from Rp. 170 trillion to Rp. 520 trillion. So that the government's policy to implement an increase in fuel prices is unavoidable with the main objective of reducing the burden on the state budget. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap harga Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Penelitian Analisis Dampak Perang Rusia–Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kualitatif merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan buku dan literatur sebagai rujukannya. Konflik Rusia-Ukraina akan menyebabkan guncangan pasokan energi dan akan berujung pada kenaikan harga energi global. Pada tanggal 24 Februari 2022, tercatat harga minyak mentah naik diatas $100/bbl untuk pertama kalinya sejak musim panas 2014. Embargo terhadap perdagangan minyak Rusia memicu supply shock, sehingga menimbulkan konsekuensi kenaikkan harga di pasar global. Kenaikan harga minyak dunia turut berpengaruh pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang per 24 Februari 2022 sudah mencapai 95,45 dollar AS per barrel. Padahal asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya sebesar 63 dollar AS per barrel. Di Indonesia, inflasi harga komoditas energi ini berpotensi membebani APBN, yakni peningkatan alokasi subsidi bahan bakar minyak atau LPG. kenaikan harga minyak mentah US$ 1 per barel ini akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp. 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sebesar Rp. 49 miliar, dan beban ganti rugi BBM ke Pertamina sebesar Rp. 2,65 triliun. Pemerintah menyatakan bahwa realisasi subsidi BBM itu sudah sangat terlalu besar, dari Rp 170an triliun meningkat menjadi Rp 520 triliun. Sehingga kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kenaikan harga BBM merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dengan tujuan utama untuk mengurangi beban APBN.
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, MUNGKINKAH REUNIFIKASI CHINA – TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI DIMASTI DANO
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v3i1.1988

Abstract

The purpose of this study aims to analyze the influence of China-Taiwan economic relations, United States political relations, and Taiwan's internal factors on the peaceful reunification process. The research was conducted from 1 to 30 December 2022. Data collection techniques were through literature review related to research, including journals, news from social media, and others. In terms of economic perception, the opportunity for the peaceful reunification of China - Taiwan is still open, provided that the economic relations between the two countries can continue to be improved so that they become strong, integrated, and interdependent economic bonds. Learning from the Russia-Ukraine conflict, the military options taken by both sides will lead to the economic destruction" of the two countries simultaneously. But another approach is needed that must be in line especially to attract the majority of Taiwan's population whose status quo supports peaceful reunification. Another strategy is to continue to spur the increase in China's military capabilities to be able to increase the deterrent effect on the United States and its military alliances, with the aim that the United States can refrain from intervening in issues related to reunification. At the same time, China must also be able to refrain from opening conflicts with other countries, especially with countries in the North Natuna sea area. ABSTRAKTujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh hubungan ekonomi China-Taiwan, hubungan politik Amerika Serikat dan faktor dalam negeri Taiwan  terhadap proses reunifikasi damai. Penelitian dilakukan pada 1 sampai dengan 30 Desember 2022. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka yang terkait dengan penelitian, diantaranya jurnal, berita dari media sosial dan lain-lain. Dalam persepsi ekonomi, peluang reunifikasi damai China – Taiwan masih terbuka, dengan catatan bila hubungan ekonomi ke dua negara dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi ikatan ekonomi yang kuat, terintegrasi dan saling ketergantungan. Belajar dari konflik Rusia-Ukraina, opsi militer yang diambil oleh kedua belah pihak akan menyebabkan “kehancuran ekonomi” kedua negara secara bersamaan.Tetapi perlu pendekatan lain yang harus sejalan terutama untuk menarik mayoritas penduduk Taiwan dari status quo menjadi mendukung reunifikasi damai. Strategi lain adalah terus memacu peningkatan kemampuan militer China untuk dapat meningkatkan efek deteren terhadap Amerika Serikat dan aliansi militernya, dengan tujuan agar Amerika Serikat dapat menahan diri untuk tidak turut campur tangan terhadap permasalahan yang terkait reunifikasi. Pada saat yang sama, China juga harus dapat menahan diri untuk tidak membuka konflik dengan negara lain terutama dengan negara-negara di kawasan laut Natuna Utara.