Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KERAJAAN LOLODA: DINAMIKA EKONOMI, POLITIK, DAN MILITER DI MALUKU UTARA MASA KEKUASAAN KOLONIAL BELANDA (1817—1942) Abd. Rahman; Rusli M. Said
Humano: Jurnal Penelitian Vol 13, No 1 (2022): PERIODE JUNI
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v13i1.5204

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa Kerajaan Loloda telah hilang dalam Sejarah sejak tahun 1322. Alasannya bahwa pada tahun itu, Loloda tidak menghadiri pertemuan raja-raja Maluku yang berhasil membentuk Persekutuan Moti (Motir Verbond [1322-1343]) yang diprakarsai oleh Raja Ternate ke-7, Sida Arif Malamo (1322-1331). Sejak tahun itu pula Loloda, dianggap bukan bagian dari “dunia Maluku”. Selanjutnya, secara de jure, pada periode VOC (1627-1800), seluruh Loloda dinyatakan telah hilang, karena  dianeksasi Ternate sejak dalam masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah (1627-1648). Tetapi secara de facto, struktur politik kerajaan Loloda sesungguhnya masih ada dalam periode itu di wilayah Pantai Barat Laut Halmahera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kerjasama diplomatik antara Ternate dan Pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1817 melalui kontrak-kontrak politik dengan alasan kerja sama dan persahabatan yang saling menguntungkan, justru menyebabkan seluruh kekuatan ekonomi, politik, dan militer Loloda mulai diperlemah dan diambil alih oleh Ternate untuk kepentingan Belanda. Meskipun Loloda berada dalam bayang-bayang kekuatan Ternate dan Belanda, namun kerajaan itu masih dapat menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, politik, dan militernya selama dalam periode 1817-1942, meskipun berada di bawah kekuasaan Ternate atas persetujuan Belanda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan eksistensi kehadiran Kerajaan Loloda dalam dinamika ekonomi, politik, dan militer yang terjadi di Maluku Utara sampai pada runtuhnya kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia pada 1942. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, dengan tahapan: 1) penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah dari kepustakaan, kearsipan, lapangan, dan dokumentasi (heuristik); 2) analisis dan sintesis (kritik, verifikasi, dan validasi data; 3) interpretasi hasil analisis dan sintesis data; dan 4) penulisan sejarah (historiografi).
Dinamika Sosial Kebijakan Kesehatan: Penyakit Kelamin dalam Modernisasi Militer Praja Mangkunegaran (1860–1910) Lucia Arter Lintang Gritantin; Umar Hi. Rajab; Rusli M. Said
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v10i1.13781

Abstract

This study investigates the spread of venereal diseases, particularly syphilis and gonorrhea, in the Mangkunegaran Principality during the second half of the nineteenth century by examining the interplay between military modernization, colonial governance, and public health. It addresses the question of how the Mangkunegaran authorities responded to the growing prevalence of these diseases amid increasing interaction with the Dutch colonial administration. Employing the historical method through heuristic inquiry, source criticism, interpretation, and historiography, the study analyzes archival records, colonial regulations, and contemporary historical sources, with particular attention to the Reglement op de Publieke Vrouwen (1852). The findings demonstrate that the spread of venereal diseases was closely associated with military mobility, prostitution, and expanding colonial social networks, prompting the adoption of more systematic health surveillance and regulatory measures. These developments marked a gradual transition from indigenous healing practices toward institutionalized public health policies shaped by colonial medical discourse. The study concludes that the management of venereal diseases in Mangkunegaran reflected not only medical concerns but also broader transformations in state administration, social control, and colonial intervention in nineteenth-century Java.