Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Permukiman
Aris Prihandono, Aris
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Masalah Ekologis dalam Penataan Permukiman di Kawasan Pesisir – Zona Atas Air Prihandono, Aris
Jurnal Permukiman Vol 7 No 3 (2012)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2012.7.138-150

Abstract

Masyarakat Suku Bajo yang hidup di Desa Kabalutan, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah merupakan satu diantara 61 masyarakat Bajo yang tersebar di seluruh perairan Sulawesi. Kepadatan bangunan yang tinggi, sanitasi dan persampahan yang belum di kelola, penggunaan terumbu karang untuk bahan bangunan, merupakan faktor yang mengganggu persyaratan hidup ekosistem terumbu karang. Upaya yang dapat ditempuh untuk mereduksi masalah tersebut antara lain penataan kembali permukiman masyarakat Bajo dan penerapan teknologi perumahan yang pro lingkungan dan diterima masyarakat. Penataan kembali permukiman secara teoritis dapat memberikan akses yang mencukupi bagi radiasi matahari untuk menyentuh dasar laut, sirkulasi air laut dan udara yang membawa nutrien dan oksigen serta karbon dioksida, sehingga fotosintesis biota laut dapat berjalan dengan baik. Penerapan teknologi sanitasi dan persampahan dimaksudkan untuk menjaga kejernihan dan menghindari terjadinya kontaminasi air laut serta substrate yang keras. Penerapan inovasi pengawetan komponen bangunan dan perbaikan struktur dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan akan material organik/ kayu, sehingga dapat menekan laju sedimentasi. Penerapan konsep rumah panggung serta jalan titian di atas air dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sirkulasi air laut, udara, serta mobilitas masyarakat dengan menggunakan perahu. Baik penataan kembali permukiman maupun penerapan teknologi yang inovatif berangkat dari nilai-nilai tradisional dan kekayaan lokal sehingga diharapkan mempunyai tingkat akseptibilitas sosial yang tinggi
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah Prihandono, Aris
Jurnal Permukiman Vol 5 No 1 (2010)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2010.5.13-23

Abstract

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda). Pertanyaan penelitian yang perlu di jawab adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah daerah sinkron dengan kebijakan penyediaan RTH sebagaimana diamanatkan UU 26/2007 ? Bagaimana kecenderungan ketersediaan RTH di daerah dari waktu ke waktu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan non-probability sampling. Kota Bandung, Makasar, Mataram, serta Malang dipilih secara “purposive” sebagai unit penelitian. Kemudian data sekunder menjadi data utama yang menjadi bahan analisis, dimana “content analisis” merupakan teknik analisis yang dipilih. Hasil analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut: terdapat tiga tipe kebijakan pengaturan RTH yakni, pertama melindungi kawasan lindung, kedua mengembangkan RTH melalui pembangunan jaringan jalan dan utilitas, ketiga pengaturan kepadatan bangunan. Namun data tentang penyediaan RTH selama dua tahun terakhir menunjukkan terjadinya trend penyempitan RTH yakni di Bandung sebesar 28,1 %. Di DKI Jakarta trend penyempitan RTH dapat dilihat dari menurunnya kebijakan penyediaan RTH sebesar 27,6 % pada tahun 1965-1985 menjadi 13,94 % pada tahun 2000-2010. Jadi penyediaan RTH sebenarnya tergantung pada kemauan politik pemangku kekuasaan di daerah mengingat ketersediaan kebijakan RTH sudah cukup lengkap
Peningkatan Peran Lembaga Lokal dalam Rangka Pembangunan Permukiman di Perdesaan Prihandono, Aris
Jurnal Permukiman Vol 4 No 2 (2009)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2009.4.88-101

Abstract

Pelibatan kelembagaan lokal tingkat desa dalam pembangunan perumahan dan permukiman sangat relevan dengan situasi saat ini karena kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga formal yang ada sangat terbatas. Sekalipun demikian upaya tersebut harus disertai langkah seleksi yang hati-hati karena terkait dengan internalisasi muatan baru.  Hasil kajian adalah bahwa sejumlah kriteria dapat dijadikan referensi dalam pemilihan lembaga, yakni: tingkat kemapanan, kondisi unsur-unsur kelembagaan, serta efektivitas organisasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan substansi dan metode pemberdayaan setelah tipe-tipe kelembagaan dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga diketahui. Bentuk pemberdayaan dapat berupa asistensi, fasilitasi, atau promosi. Sedangkan materi pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu materi umum, yakni materi yang diperlukan dalam proses peningkatan wawasan pengelola lembaga tanpa membedakan tipologi lembaga; materi inti adalah materi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan sinergi lintas program; materi penunjang adalah materi dasar yang secara normatif harus sudah dikuasai oleh calon peserta. 
Co-Authors