Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi Nelayan Desa Bagan Asahan Emiel Salim Siregar; Dicky Apdilah; Harmayani Harmayani; Zaid Afif; Linta Alfafaruq; Rizka Handayani
Dedikasi Sains dan Teknologi (DST) Vol. 2 No. 2 (2022): Dedikasi Sains dan Teknologi : Volume 2 Nomor 2, Nopember 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/dst.v2i2.1817

Abstract

Diwilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Akan tetapi kurang bijaknya beberapa nelayan di wilayah pesisir dalam melakukan penangkapan sehingga menimbulkan beberapa permasalah di bidang perikanan dan kelautan. Dan sekian banyak permasalahan di dalam perikanan yang sering terjadi salah satu nya adalah kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh para nelayan yang menangkap dengan alat tangkap ilegal seperti dengan pukat harimau ataupun bahan peledak sehingga dapat merusak ekosistem dari laut. Walaupun tidak semua nelayan menangkap ikan dengan ilegal ada juga nelayan yang masih menggunakan penangkapan ikan dengan metode tradisional misalnya jaring. Selain itu juga sering terjadi pembuangan sampah dan limbah berbahaya ke laut oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga air laut akan tercemar, maka dari itu permasalahan kerusakan ekosistem laut adalah masalah yang harus diberi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga pemerintah mengingat bahwa laut merupakan sumber daya kehidupan yang banyak digunakan serta bermanfaat bagi manusia. Dan Indonesia merupakan poros maritim didunia sehingga menjadi tanggung jawab yang besar untuk pelestarian laut di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL YANG DILAKUKAN WNA STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI Erwin Syahputra; Rizka Handayani; Nurma Anggita Putri; Pelangi Pelangi; Dimas Dimas; Putri Putri6,; Della Della; Nauval Nauval; Doly Doly; Winda Winda; Fatika Fatika; Fahri Azmi; Herman Herman; Agave Agave; Akbar Akbar; Adelia Adelia
Nusantara Hasana Journal Vol. 2 No. 3 (2022): Nusantara Hasana Journal, August 2022
Publisher : Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreign citizens who wish to enter and reside in the Republic of Indonesia are regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration regarding entry and exit of the NKRI area, NKRI expedition documents, visas, entry characteristics, and requesting to reside, overseeing the immigration system, immigration system actions , as well as investigations. In this legal research using empirical legal research methods and conducting studies at the Immigration Office Class II TPI Tanjungbalai. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Interviews. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The process of carrying out enforcement duties for foreigners who enter the State of Indonesia, especially the Tanjungbalai City area and its surroundings who are proven to have misused travel documents if found by the officers of the Tanjungbalai TPI Class Immigration Office, then the actions/efforts taken by the officers are to carry out surveillance first. and the presence of foreigners who are in the jurisdiction of the Tanjungbalai Immigration Office Class TPI can directly arrest, interrogate and investigate and if or it is reasonably suspected that the foreigner is carrying out activities that are not in accordance with his residence permit, the foreign national will be detained and investigated for further submission. to the Public Prosecutor at the Tanjungbalai Asahan District Prosecutor's Office to be carried out p21. barriers to cracking down on misuse of travel documents by foreigners, which include the following: Language translators who are not in the working area in Tanjungbalai City in dealing with foreigners who enter Indonesian territory, especially Tanjungbalai City, the foreigner's representative does not exist in Indonesia, Limited budget for coordinate with related agencies; and Lack of Human Resources (HR) who have a PPNS Card (Civil Servant Investigator).