<![CDATA[Abstrak: Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja danmenyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Kabupaten/Kota. Produk akhir dari SAKIP ialah LAKIP, yang adalah Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untukmengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, manfaatdari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1tahun anggaran. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Akuntabilitas Kinerjayang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah optimal.Hasil Penelitian yang diperoleh lalu dilakukan analisis untuk mengetahui Laporan Kinerja yangterdapat dalam LAKIP BPKPD apakah sudah sesuai dangan format penyusunan LAKIP yang diaturdalam PerMENPAN dan RB 53 Tahun 2014.Kata kunci : LAKIP, Akuntabilitas, KinerjaAbstract: Government agencies that are obliged to implement a performance accountability systemand reporting reporting are agencies from the Central Government, Regional Government,Regency/City. The final product of SAKIP is LAKIP, which is a Performance Accountability Report forGovernment Agencies. The Government Agency Performance Report (LAKIP) is deemed necessary todetermine the agency's ability in the vision, mission, and goals of the organization, the benefits ofLAKIP can be used as evaluation material for the relevant government agency for 1 fiscal year. Thisstudy aims to determine whether the Performance Accountability Report in the Tomohon CityFinancial and Regional Revenue Management Agency is optimal. The results of the research obtainedwere then analyzed to determine whether the Performance Report contained in the BPKPD LAKIPwas in accordance with the format with the preparation of the LAKIP regulated in PerMENPAN andRB 53 of 2014.Keyword : LAKIP, Accountability, Perfomance]]>
