Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi INSPIRING LAW JOURNAL
Muhammad Yusni
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Yang Menghapus Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Mekanisme Penyelesaian Utang Piutang Pada Bank BUMN/BUMD Muhammad Yusni
SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol 3, No 1 (2022): maret (2022)- Juni (2022)
Publisher : SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/sosek.v3i1.269

Abstract

The company's business requires policies that are fast, sure, effective, and efficient because it is in accordance with the fundamental nature of the business itself. The Company Law has clearly regulated the corporate mechanism in accordance with the principles of good and healthy corporate governance. However, in practice in the field there is still discrimination between state/regional companies and private companies, especially banking companies. The problem discussed here is that although there has been a Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, there is still uncertainty and a long bureaucracy in the settlement of non-performing loans in state-owned/regional-owned banks and the risk of imposing anti-corruption laws. This is due to the strict implementation of the APBN/APBD mechanism. This normative juridical research concludes that the Constitutional Court's decision No. 77/PUU-IX/2011 which abolishes PUPN's authority over the PT debt settlement mechanism has implications for the process of settling debts and non-performing loans at state-owned/local-owned banks independently, more easily and efficiently. It no longer involves PUPN and the APBN/APBD mechanism. The position of BUMN/BUMD Banks is the same as private banks which are subject to the corporate mechanism based on the Company Law and the principles of sound corporate governance. It is hoped that with this decision of the Constitutional Court, the management of BUMN/BUMD Banks will be more free and independent in making breakthroughs and business expansion according to the company's goals and objectives. It is also hoped that all parties, especially the government as shareholder, must be committed and consistent with the implementation of existing regulations so that the business goals of state companies are maximized in increasing the company's business profits.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI INSTRUMEN CIVIL FORFEITURE Bisdan Sigalingging; Muhammad Yusni
Inspiring Law Journal Vol 4, No 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena korupsi di Indonesia terus menjadi isu hangat dan tidak pernah habisnya. Padahal jenis kejahatan yang tergolong extra ordinary crime ini selalu target utama oleh pemerintah yang berkuasa dari setiap periodisasi Presiden. Namun faktanya saat ini korupsi terus terjadi dan tak pernah hilang dari tanah Indonesia. Oknum pejabat dan/atau masyarakat khususnya pelaku tidak takut melakukan korupsi bahkan bangga sebagai koruptor dan tidak punya rasa malu, sementara kondisi keuangan negara terus terkuras dan tidak tepat sasaran pembangunan. Penelitian normatif ini menyimpulkan bahwa instrumen civil forfeiture sangat berguna melindungi hak rakyat karena target kebijakannya adalah aset itu sendiri, bukan pemilik atau pelakunya, sehingga aset cepat kembali. Sementara criminal forfeiture tidak efisien untuk merampas aset tak bertuan, karena pelakunya wajib dihadirkan di persidangan. Civil forfeiture merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil korupsi di Indonesia, mengingat regulasi terkait perampasan aset selama ini sangat bergantung pada terbukti atau tidaknya terdakwa di persidangan pidana. Ini sangat menarik dan efisien untuk dapat diterapkan dan dibuat kebijakan baru dalam penanggulangan korupsi mengingat kuantitas dan kualitas kejahatan korupsi saat ini semakin meningkat dan sistemik di Indonesia
Co-Authors BISDAN SIGALINGGING