Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Ahmad Ikbal
Universitas Darma Agung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana

 1 
ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Victor Arwadi Rambe; Ahmad Ikbal; Mhd. Tufiqurrahman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1708

Abstract

Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam Koran Nasional Tempo yakni “ Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi, khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hingga ke persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadi sebuah ekstra ordinary crime di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa kesulitan jika harta yang dimiliki oleh pelaku berada di daerah yang jauh, jaksa sulit melacak keberadaan asetnya. Harta yang akan disita sebagai hukuman denda tidak bisa dibuktikan oleh jaksa sebagai harta yang berasal dari hasil korupsi. Kedua, Proses penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi di indonesia, dimuat dalam hukuman tambahan. Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.
ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Victor Arwadi Rambe; Ahmad Ikbal; Mhd. Tufiqurrahman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1920

Abstract

Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam KoranNasional Tempo yakni “ Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi,khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapatdisimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hinggake persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadisebuah ekstra ordinary crime di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepadaterpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepadaterpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakanriset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam risetini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama,Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yangdimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa
Co-Authors Mhd. Tufiqurrahman Victor Arwadi Rambe