Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Angga Alfian
Universitas Bandar Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENAL ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Muhammad Kevin Alandru; I Ketut Seregig; Angga Alfian
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1790

Abstract

Lembaga permasyarakatan merupakan tempat pembatas ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Adanya lembaga permasyarakatan diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan merasa jera dan dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Meskipun demikian, setiap hukuman yang dijatuhi lembaga permasyarakatan memberikan kesempatan para pidana untuk berperilaku baik sehingga mereka berkesempatan untuk mendapat keringanan masa hukuman tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asimilasi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Penal Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Risti Dwi Ramasari; angga alfian; Nikita Veronica Rolos
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2235

Abstract

ABSTRAKDalam hukum perwalian memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia 18 tahun dan belum menikah), sehingga bisa diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang di atur pada pasal 330 ayat 3 KUHPer. pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan seseorang dan termasuk dalam Hukum Perdata maka perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari perwalian.
Co-Authors I Ketut Seregig Muhammad Kevin Alandru Nikita Veronica Rolos Risti Dwi Ramasari