Yuliansyah Syahputra Widodo
NIM : E1011161125

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK Yuliansyah Syahputra Widodo; Pudjianto Pudjianto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2953

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Edward III (dalam Winarno, 2014:177) yang terdapat 4 aktivitas yang mempengaruhi yaitu: 1) Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. 2) Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengrazian dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini di terapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. 3)Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. 4) Disposisi/Sikap, atau kecendrungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan