<![CDATA[Kecamatan Sambas memiliki permasalahan kebersihan yaitu kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan kebersihan belum mencapai wilayah yang memiliki jalan sempit, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Masyarakat tersebut umumnya tidak membayar retribusi kebersihan di mana merupakan kewajiban setiap masyarakat Sambas dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini menggunakan metode valuasi non-pasar sebagai salah satu tolak ukur yang dijadikan persepsi dalam pemberian harga pada barang dan jasa yang dihasilkan, konsep ini disebut willingness to pay atau keinginan seseorang membayar jasa, sehingga dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan harga retribusi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dalam membayar retribusi kebersihan, mengestimasi nilai rata-rata Willingness To Pay (WTP) yang dibayarkan oleh masyarakat, dan menganalisis persepsi masyarakat Sambas terhadap pengelolaan sampah. Metodelogi pada penelitian ini dengan menggunakan regresi logistik untuk menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan kesediaan membayar, dan menghitung nilai rata-rata nilai estimasi retribusi kebersihan. Perhitungan biaya retribusi kebersihan responden yang bersedia membayar terdapat pada nilai Rp7.000/rumah sehingga hasil estimasi iuran retribusi sebesar Rp80.509.800/bulan. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kesediaan membayar adalah usia, lama tinggal, dan pendapatan. ]]>
