Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Journal of Social Science
Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Manajemen Pelayanan di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Herlawan Herlawan; Fernandes Simangunsong
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan motede kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang diketahui permasalahan yang kompleks di daerah perbatasan membuat pemerintah daerah belum bisa melaksanakan tugas pelayanan yang baik. Aspek seperti letak geografis wilayah yang sulit sehingga susah di akses, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penyebabnya. Meskipun hal tersebut pemerintah daerah selalu berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik.
Evaluation of The National Mental Revolution Movement Policy in Increasing Inter and Intra-Religious Tolerance and Harmony (Study in The Special Capital Region of Jakarta Province) Mukhammad Fahrurozi; Fernandes Simangunsong
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 9 (2025): JOSS: Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v4i9.508

Abstract

This study aims to evaluate the policies of the National Movement for Mental Revolution (GNRM) in increasing tolerance and inter-religious harmony in DKI Jakarta Province. The problems behind this study are the increase in hoaxes, hate speech, intolerance and radicalism in society, as well as the erosion of the values of mutual cooperation and unity. The underlying theory of this study is the Stufflebeam evaluation model with the CIPP (Context, Input, Process, Product) approach. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The research informants consisted of 20 people representing policy makers, policy implementers, policy targets, policy evaluators, and expert speakers. Data analysis uses data condensation, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of the study show that from the aspect of context evaluation, GNRM policies have identified the needs of the community in building tolerance. From the aspect of input evaluation, there is cross-sectoral stakeholder involvement but there are still budget and resource limitations. From the aspect of process evaluation, the implementation of the program is running but has not been optimal in reaching all levels of society. From the aspect of product evaluation, there is a positive but not significant impact on increasing the index of religious harmony. Supporting factors include government commitment and stakeholder support, while inhibiting factors include budget limitations, coordination between agencies that are not optimal, and strong narratives of intolerance on social media.
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA Ina Sanchezy Tiariny Udju; Fernandes Simangunsong; Muhammad Sawir
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1838

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 91 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, serta regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik serta seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 41,705 − 0,059X₁ + 0,036X₂ dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,013, yang menunjukkan bahwa kedua variabel hanya menjelaskan 1,3% variasi kualitas pelayanan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti dukungan kelembagaan, kondisi geografis, sarana dan prasarana, serta efektivitas sistem pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan penguatan tata kelola organisasi dan sistem pelayanan secara berkelanjutan.
Co-Authors Herlawan Herlawan Ina Sanchezy Tiariny Udju Muhammad Sawir Mukhammad Fahrurozi