Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services
Sumarwoto Sumarwoto
Universitas Wisnuwardana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum: Bagi ASN tentang Kode Etik dan Perilaku di BKPSDM Kota Mojokerto Sumarwoto Sumarwoto
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v2i1.8087

Abstract

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat menjadi ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintahan dengan adanya perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kota Mojokerto adalah salah satu organisasi pemerintah Kabupaten dalam pelayanan ASN, sehingga pemahaman kode etik dan perilaku perlu di perhatikan, Kode Etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjaankan tugas profesi. tujuannya agar ASN dapat memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada orang yang dilayani sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui penyampaian materi secara ceramah dan dilanjut dengan diskusi tanya jawab meliputi pemahaman dasar hukum,pelaksanaan dan tujuan. Dengan harapan meningkatkan rasa kesadarannya terhadap peraturan yang telah dibuat, dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani sesuai dengan prosedur negara.
Penyuluhan Hukum: Pengaturan Usaha Simpan Pinjam, Identifikasi Masalah dan Pelayanan pada Masyarakat Kota Mojokerto Sumarwoto Sumarwoto
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.8526

Abstract

Pembanguan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengenbangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur, Pengembangan koprasi saat ini gencar diselenggarakan di wilayah kota mojokerto, sehingga untuk mengoptimalisasikan program usaha koprasi perlu di adakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum, ada 3 materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum terkait pendirian sekaligus pelaksanaan usaha simpan pinjam yaitu pemahaman mengenai pengaturan usaha simpan pinjam, identifikasi masalah dan pelayanan.
Penuangan Nilai dan Konstitusional UUD 1945 di Indonesia Sumarwoto Sumarwoto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8665

Abstract

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penuangan nilai konstitusional UUD 1945 di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan serta mekanisme dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundangan (statue approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penuangan nilai Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Penuangan nilai dan konstitusional dalam UUD 1945 pada dasarnya meliputi ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi.
Co-Authors