Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Media Birokrasi
Baharuddin Thahir
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PARADIGMA DAN INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Baharuddin Thahir
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan beraktivitas ditengah tuntutan lingkungan dan sistem. Ia bergerak beriringan dengan tuntutan masyarakat yang tidak akan berhenti bahkan akan terus berkembang yang pada saat yang sama lingkungan mengalami perubahan. Paradigma pemerintahan dan paradigma administrasi publik menempatkan organisasi pemerintahan sebagai akumulasi dari aktivitas hukum, politik dan administrasi dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Menanggapi realitas tersebut, pemerintahan menjadi pihak yang dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam merespon dinamika politik, sosial, ekonomi pada berbagai tingkatan. Atas semua itu, Governance dipandang sebagai proses yang mengaktualisasikan titik keseimbangan antara Negara, privat dan sosial hanya bisa diwujudkan jika ketiga unsur tersebut terus berpikir kreatif dan inovatif. Bagi pemerintah daerah, inovasi bukan semata-mata respons atas paradigma pemerintahan dan administrasi namun juga suatu keharusan supaya eksistensinya semakin bermakna dalam konteks sistem pemerintahan Daerah di Indonesia dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Kemampuan inovasi tersebut akan muncul jika pemerintah daerah lebih terbuka pada lingkungan di sekitarnya. Kata kunci: paradigma, inovasi, pemerintahan yang baik, pemerintah daerah
MEMAHAMI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN Baharuddin Thahir
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3133

Abstract

One of the causes of environmental problems such as natural disasters in many parts of Indonesia is land use violations. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. In addition, researchers conducted data analysis using two models of analysis, namely the qualitative descriptive strategy model and the qualitative control analysis strategy model. RTRW as a policy is analyzed based on Grindle's view that there are two main variables that influence policy implementation, namely: political content; and implementation environment. Meanwhile, from the point of view of regional planning, Rapoport shows that housing formation does not only consist of physical factors, but can also consist of various existing socio-cultural factors and not in a narrow sense. see spatial planning as a result of spatial planning. He stressed that regional planning is all about distributing community activities and activities to achieve pre-formulated goals. Through this article we conclude that regional utilization must be addressed with regional planning policies. But in practice, the municipal government faces obstacles. The local government is trying to keep the RTRW consistent with government guidelines and it appears that the RTRW guidelines are also included in the planning documents. The city government participates in the planning, implementation and monitoring processes to ensure consistency in the implementation of the RTRW at both the provincial and district/city levels
Co-Authors