Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Media Birokrasi Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Baharuddin Thahir
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PARADIGMA DAN INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Baharuddin Thahir
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan beraktivitas ditengah tuntutan lingkungan dan sistem. Ia bergerak beriringan dengan tuntutan masyarakat yang tidak akan berhenti bahkan akan terus berkembang yang pada saat yang sama lingkungan mengalami perubahan. Paradigma pemerintahan dan paradigma administrasi publik menempatkan organisasi pemerintahan sebagai akumulasi dari aktivitas hukum, politik dan administrasi dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Menanggapi realitas tersebut, pemerintahan menjadi pihak yang dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam merespon dinamika politik, sosial, ekonomi pada berbagai tingkatan. Atas semua itu, Governance dipandang sebagai proses yang mengaktualisasikan titik keseimbangan antara Negara, privat dan sosial hanya bisa diwujudkan jika ketiga unsur tersebut terus berpikir kreatif dan inovatif. Bagi pemerintah daerah, inovasi bukan semata-mata respons atas paradigma pemerintahan dan administrasi namun juga suatu keharusan supaya eksistensinya semakin bermakna dalam konteks sistem pemerintahan Daerah di Indonesia dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Kemampuan inovasi tersebut akan muncul jika pemerintah daerah lebih terbuka pada lingkungan di sekitarnya. Kata kunci: paradigma, inovasi, pemerintahan yang baik, pemerintah daerah
MEMAHAMI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN Baharuddin Thahir
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3133

Abstract

One of the causes of environmental problems such as natural disasters in many parts of Indonesia is land use violations. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. In addition, researchers conducted data analysis using two models of analysis, namely the qualitative descriptive strategy model and the qualitative control analysis strategy model. RTRW as a policy is analyzed based on Grindle's view that there are two main variables that influence policy implementation, namely: political content; and implementation environment. Meanwhile, from the point of view of regional planning, Rapoport shows that housing formation does not only consist of physical factors, but can also consist of various existing socio-cultural factors and not in a narrow sense. see spatial planning as a result of spatial planning. He stressed that regional planning is all about distributing community activities and activities to achieve pre-formulated goals. Through this article we conclude that regional utilization must be addressed with regional planning policies. But in practice, the municipal government faces obstacles. The local government is trying to keep the RTRW consistent with government guidelines and it appears that the RTRW guidelines are also included in the planning documents. The city government participates in the planning, implementation and monitoring processes to ensure consistency in the implementation of the RTRW at both the provincial and district/city levels
APIP Authority and Public Accountability: Institutional Effectiveness in DKI Jakarta Provincial Government Ronny Berty Talapessy; Murtir Jeddawi; Hyronimus Rowa; Baharuddin Thahir
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 8 No. 2 (2026): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v8i2.337

Abstract

Background: … Objective: This study aims to analyze the effectiveness of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) authority in enhancing accountability within the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. Methods: The research employs a qualitative approach using normative-institutional analysis and public policy review. Data were examined through document analysis, APIP capability reports, SPIP maturity evaluations, and recent academic literature. Results: The findings reveal that the effectiveness of APIP authority is not solely determined by regulatory power, but by institutional capacity, auditor independence, leadership commitment, SPIP maturity, and risk-based supervisory integration. Although APIP authority in Jakarta is normatively adequate, its implementation faces structural challenges, including limited human resources, bureaucratic intervention, and weak follow-up on audit recommendations. Strengthening APIP capability to Level 3 and above, transforming supervisory culture, and implementing digital internal audit systems are key determinants of sustainable public accountability improvement. Conclusion: The study concludes that internal oversight reform must be oriented toward integrity-based governance and risk management frameworks.
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA Maulida Silvani; Baharuddin Thahir; Arwanto Harimas Ginting
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1038

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Meskipun DPD RI dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem parlemen dua kamar, kewenangan yang dimiliki masih terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan didukung dengan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori fungsi legislasi Jimly Asshiddiqie yang meliputi legislative initiation, law making process, law enactment approval, dan binding decision making. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum optimal. Pada dimensi legislative initiation dan law making process, DPD RI telah menjalankan perannya secara aktif melalui penyusunan naskah akademik, pengajuan rancangan undang-undang, penyampaian pandangan, pembahasan daftar inventarisasi masalah, serta pemberian usulan substansi. Namun, pada dimensi law enactment approval dan binding decision making, DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan maupun mengambil keputusan yang bersifat mengikat karena kewenangan tersebut berada pada DPR RI dan Presiden. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi fungsi legislasi DPD RI meliputi keterbatasan kewenangan konstitusional, dominasi DPR RI dalam penentuan agenda legislasi, keterbatasan keterlibatan pada tahap pengambilan keputusan, tidak adanya hak suara dalam pengambilan keputusan, sistem bikameral yang bersifat asimetris (weak bicameralism), keterbatasan kewenangan dalam persetujuan dan pengesahan undang-undang, serta tidak adanya kewenangan dalam pemberian persetujuan yang bersifat mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi legislasi DPD RI memerlukan penguatan kewenangan kelembagaan melalui perbaikan regulasi dan penguatan konstitusional agar representasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang dapat terwujud secara lebih efektif dan seimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Co-Authors Ginting, Arwanto Harimas Hyronimus Rowa Maulida Silvani Murtir Jeddawi Ronny Berty Talapessy