Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Telemedicine Sebagai Metode Alternatif Dokter pada Faskes DTPK dalam Pemeriksaan Jenazah Deteksi Dini Faktor Risiko dan Edukasi Kesehatan (Puskesmas Jatirogo, Tuban, Jawa Timur) Nabil Nabil; Bambang Sukoco; Juli Purwaningrum
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 2 No 2 (2022): UN PENMAS Vol 2 No 2
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v2i2.1977

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara berkembang dengan banyak masalah dan tantangan dalam bidang kesehatan, baik dari masalah penyakit maupun kesenjangan dan ketidakmerataannya fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil data kependudukan semester II tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia sebesar 273.879.750 hal ini telah menyebabkan masalah kesehatan menjadi salah satu aspek utama di Indonesia. Kini tantangan besar yang dihadapi ialah menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Akses yang sulit dan tidak memungkinkan hadirnya penyedia dan penerima layanan ditempat dan waktu yang sama, maka akses pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi komunikasi hal ini dikenal dengan telematika kesehatan atau disebut dengan Telemedicine. Telemedicine dapat menjadi alternatif solusi untuk menurunkan disparitas fasilitas kesehatan di daerah yang terbatas tenaga kesehatannya dengan dukungan fasilitas kesehatan pengampu yang memadai tenaga kesehatan dan kompetensinya. Kegiatan pengabdian masyarakat kepada Puskesmas Jatirogo Tuban bertujuan memberikan wawasan dan edukasi terkait Telemedicine dalam aspek teori serta pelaksanaanya dengan tujuan membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi optimal.
Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia Nabil; Bambang Sukoco
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.124

Abstract

The Regulation of the Indonesian Medical Council on Educational Standards for Forensic and Medicolegal Specialists states that the burial of corpses includes level 3 competence, namely carrying out supervision. Meanwhile, in the Government Regulation concerning the Implementation of the Hospital Sector, it is stated that for the relocation of corpses services are given to non-health workers. Based on this, the author wishes to examine the legal basis, authority, and responsibility for the negligence of the funeral service. This study used a method in the field of law in a juridical normative with statute approach. This study aims to determine the rules relating to funeral services that are not in accordance with the principles and hierarchy of laws and regulations and cause confusion for forensic and medicolegal specialists in practicing and for law enforcement will cause a problem regarding the complexity of assessing the element of error in negligence. funeral practices.