Gunawan Nachrawi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of Management of State-Owned Enterprises for People's Welfare Gunawan Nachrawi
International Journal of Science and Society Vol 4 No 4 (2022): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v4i4.600

Abstract

Initially State-owned enterprises (BUMN) was the result of the nationalization of ex-foreign (Dutch) companies which were later designated as state companies. Then with Law no. 1 Prp 1969 formed the division of 3 types of forms of State-Owned Enterprises into Service Companies (Perjan), Public Companies (Perum) and Persero. This division was formed in accordance with the duties, functions and mission of the business at that time. Thus the first task of the state by forming business entities is to meet all the needs of society, when these sectors cannot be carried out by the private sector. BUMN as a company that obtains State Equity Participation is intended for a form of business that provides high-quality goods and services so that it has competitiveness in the domestic market or international market, and its main objective is to pursue profits to increase company value. The formulation of the problems discussed are: 1) What is the meaning of people's welfare in the management of BUMN in the perspective of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? and 2) What are the problems in achieving people's welfare through the management of BUMN? Based on the research results, the authors conclude that the problem of achieving people's welfare through the management of BUMN still has a negative impression on the performance of BUMN operating in various economic sectors. BUMN are accused of being business entities that are inefficient and have low profitability. This condition is strongly influenced by the orientation of the establishment of BUMN, which initially prioritized meeting public needs and improving people's welfare compared to profit (profitability). In order to play their role optimally, BUMN can no longer operate solely to meet public needs, due to demands from the business environment in the globalization era for BUMN management to be more competitive so as to be able to provide public facilities with better quality and prices that are affordable to the people.
Prinsip Kehati-Hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet Jimmy Tjiu; Gunawan Nachrawi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit. Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dalam pemberian kredit kepada Debitur, Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari. Menurut Johannes Ibrahim, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C sebelum pemberian kredit, yakni: character, capital, capacity condition of economy; dan collateral. Terhadap Kreditur yang telah melakukan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi Kredit macet masih tetap terjadi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kreditnya, salah satunya restrukturisasi. Dalam kasus kredit macet, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Bagi debitur yang tetap ingkar janji setelah dilakukannya restrukturisasi, maka pihak kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Adapun lembaga tersebut yaitu: melalui Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri serta melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).