p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya
Hery Firmansyah
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBAHARUAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MODERN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Anggraeni Sari Gunawan; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.256 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p16

Abstract

Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji konsep restorative justice dengan pola dan cara-cara yang lebih modern dan inovativ untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya terbatas pada pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Sampai saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengamanatkan secara jelas dan tegas untuk menerapkan restorative justice dalam sistem pemasyarakaran, namun paradigma penerapan restorative justice pada sistem pemasyarakatan masih berpaku pada dua hal yakni mempersempit jumlah pelaku yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan melalui rekomendasi dalam litmas tersangka dan memperluas jumlah pelaku yang dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan melalui program seperti remisi dan lain sebagainya. Pandangan tersebut tidaklah salah, bahkan pembebasan bersyarat merupakan salah satu kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara secara luas. Namun, pola-pola tersebut tidak mengakomodir keterlibatan korban dan pelaku secara lebih dalam dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kedua belah pihak. Sedangkan pada tataran kebijakan di berbagai negara saat ini, penggunaan konsep restorative justice dalam lembaga pemasyarakatan sudah jauh bergerak dari hanya sekedar memperbesar arus keluar narapidana. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengetahui cara-cara innovative yang dilakukan di berbagai negara untuk menerapkan restorative justice dalam sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan restorative justice di berbagai negara telah menunjukan bahwa restorative justice tidak lagi terpaku pada opsi pasca pembebasan, namun lebih jauh dari itu, diimplementasikan dengan cara konferensi korban-pelaku, konferensi komunitas maupun komunikasi tidak langsung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan 4 pendekatan yakni kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab, mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara, kepenjaraan restoratif, pendekatan restoratif terhadap konlik dan pelanggaran di dalam penjara. Cara-cara yang lebih modern tersebut lebih dapat dimungkinkan diterapkan bagi seluruh narapidana secara luas jika dibandingkan dengan pemberian opsi pasca bebas yang terbatas pada syarat tertentu. Oleh karenanya, sejatinya Indonesia dapat lebih melakukan pendekatan yang inovatif dalam menerapkan restorativ justice. This writing is intended to examine the concept of restorative justice with patterns and ways that are more modern and innovative to be applied in the correctional system which are not only limited to granting remissions, release on parole, conditional leave, leave to prepare for release and leave to visit family. Until now, even though Law Number 22 of 2022 has clearly and explicitly mandated the implementation of restorative justice in the correctional system, the paradigm of implementing restorative justice in the correctional system still focuses on two things, namely narrowing the number of offenders who enter correctional institutions. through recommendations in litmas allegations and expanding the number of offenders who can be released from correctional institutions through programs such as remission and so on. These paradigms are not wrong, in fact, release on parole is one of the policies that have been widely implemented in various countries. However, these patterns do not accommodate deeper involvement of victims and offenders with the aim of providing recovery for both parties. Meanwhile, at the current policy level in various countries, the use of the concept of restorative justice in correctional institutions has moved far from simply increasing the outflow of needs. In conducting this research, the authors used normative legal research with a contextual approach and a comparative approach to find out innovative ways in various countries to implement restorative justice in the penal system. The implementation of restorative justice in various countries has shown that restorative justice is no longer fixated on post-release options, but further than that, is implemented by means of victim-offender conferences, community conferences and indirect communication. This method can be carried out using 4 approaches, namely courses on victim awareness and acceptance of responsibility, mediation and conferences on victims and offenders in prisons, restorative prisons, restorative approaches to conflicts and violations in prisons. This more modern way is more applicable to all browsing broadly when compared to providing post-free options that are limited to certain conditions. Therefore, in fact Indonesia can take a more innovative approach in implementing restorative justice.
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Jessica Audrey Halim; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p17

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang terikat erat dengan norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas sehingga metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. This writing aims to provide an understanding of the legal protection that can be given to victims of sexual violence in Indonesia systematically. In this study, the authors used a normative juridical method that is closely tied to legal norms and laws and regulations that are relevant to the topic to be discussed so that a normative method was used in this study. The results of this study indicate that the draft criminal law for cases of sexual violence is a matter of urgency, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. Making laws that protect victims of sexual violence, solving cases of sexual violence and protecting victims of sexual violence cases can be carried out properly.
PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PEGAWAI BANK ATAS PEMALSUAN DATA PRODUK SYARIAH Ainushafwah Asmawi; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p14

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah di Indonesia melalui analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta berisifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah penjelasan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat khususnya pada fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dan bagaimana fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim secara yuridis fakta pemalsuan data dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a tentang pencatatan palsu dalam perbankan syariah. sehubungan dengan hal tersebut alat bukti yang pada utamanya digunakan adalah pengakuan terdakwa yaitu dua pegawai PT Bank Sinarmas Tbk Unit Usaha Syariah dimana pada akhirnya menjadi pengait antar fakta pendukung. Namun fakta yang menjadi titik tumpu dari pertanggungjawaban pidana ini adalah walaupun juga terungkap fakta bahwa dalam hal ini terdapat pihak-pihak lain dari PT Bank Sinarmas yang berkedudukan lebih tinggi namun disini pemufakatan dan tindakan dilakukan diantara berdua tanpa adanya koordinasi dengan pihak Bank Syariah terutama dalam kaitannya dengan tindakan penyalahgunaan posisi dan melakukan pembuatan sertifikat palsu yang termasuk kedalam unsur perbuatan pembuatan pencatatan palsu. Sebagai akibat hukumnya maka tindakan terdakwa telah sesuai dengan substansi isi dari ketentuan pidana Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya. This article aims to find out the criminal liability practices of bank employees who falsify customer data in Indonesia through an analysis of judges' considerations in the decision of the West Jakarta District Court number 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. This study uses a normative juridical method with a statutory and case approach and is qualitative in nature. The result of this writing is an explanation of the decision of the West Jakarta district court, especially on the legal facts obtained in the trial and how these facts are related to the judge's considerations. Juridically, the fact of falsification of data is associated with Article 63 paragraph (1) letter a concerning false registration. in Islamic banking. In this regard, the evidence that was mainly used was the defendant's confession, namely two employees of PT Bank Sinarmas Tbk Sharia Business Unit which in the end became the link between the supporting facts. However, the fact that became the fulcrum of this criminal liability was that although it was also revealed that in this case there were other parties from PT Bank Sinarmas who had a higher position, here the agreement and actions were carried out between the two without any coordination with the Islamic Bank, especially in relation to by acts of abuse of position and making fake certificates which are included in the elements of making fake registration. As a legal consequence, the defendant's actions are in accordance with the substance of the contents of the criminal provisions of Article 63 paragraph (1) letter a of the Sharia Banking Law so that he must be personally responsible for his actions
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENGGELAPAN YANG DIATUR PASAL 374 KUHP Anna Maria Setia; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p20

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 374 KUHP. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis menggunakan teknik studi kepustakaan atau mempelajari bahan-bahan hukum maupun non hukum. Dalam tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 274 KUHP hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dan dalam memutus tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 374 KUHP hakim mempunyai pertimbangan sehingga terdapat perbedaan penjatuhan hukuman dalam dua putusan yang berbeda namun perkara yang sama yaitu penggelapan dalam jabatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda disebabkan pada putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka tidak diterangkan secara detail berapa kerugian yang dialami perusahaan sehingga terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 20 hari dan pada putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka kerugian yang dialami perusahaan mencapai Rp 112.429.322,- sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana selama 2 tahun. The purpose of this study is to find out how the authority of a judge in deciding a crime and what is the basis for the judge's consideration so that there is a disparity in decisions in the crime of embezzlement regulated in Article 374 of the Criminal Code. The method used is a normative method by taking a statutory-law approach and a case approach which is analyzed using literature study techniques or studying legal and non-legal materials. In the crime of embezzlement regulated in Article 274 of the Criminal Code the judge has the authority to examine evidence, witness statements, and statements of involvement and in deciding the crime of embezzlement regulated in Article 374 of the Criminal Code the judge has consideration so that there are differences in sentencing in two different decisions but the case the same as embezzlement in office. The judge imposed a different prison sentence due to the decision number 19/Pid.b/2021/Pn kka it was not explained in detail how much the company suffered so that the convict was released from prison for 20 days and in decision number 25/Pid.b/2020/Pn the loss of kka experienced by the company reached Rp. 112,429,322, - so that the judge sentenced the convict to 2 years in prison.
KERUSAKAN KABEL OPTIK BAWAH LAUT AKIBAT AKTIVITAS KAPAL: RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Nessya Monica Larasati Putri; Amad Sudiro; Hery Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p10

Abstract

Tujuan Penulisan ini untuk mengidentifikasi peraturan hukum mengenai pemasangan serta pemeliharaan kabel bawah laut sehingga berpengaruh pada upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Metode yang digunkan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan di dapat hasil Pemasangan kabel dibawah laut yang ditanam untuk menyebarkan aliran gelombang elektromagnetik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses jaringan internet. Namun dalam perjalanan terdapat persoalan yang mengakibatkan kerusakan kabel bawah laut sehingga menyebabkan gangguan internet yang dialami oleh masyarakat sekitar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. The purpose of this writing is to identify legal regulations regarding the installation and maintenance of submarine cables so as to affect the repressive and preventive efforts that can be made by the Ministry of Transportation. The method used in this writing is the normative legal method with the results of the installation of underwater cables that are planted to spread the flow of electromagnetic waves so that people can easily access the internet network. However, on the way there are problems that result in damage to the submarine cable, causing internet interference experienced by the surrounding community. This is regulated in Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications.